Pemerintah diminta mewaspadai ancaman krisis utang Amerika Serikat. Apa saja potensi risikonya bagi perekonomian Indonesia?

Skema jual-beli aset jalan tol diandalkan BUMN karya untuk meredam beban utang.

Tumpukan utang melebihi ekuitas membuat BUMN karya terancam risiko gagal bayar. Terbebani proyek penugasan infrastruktur.

Garuda Indonesia menerbitkan surat utang baru dan surat utang berbasis syariah atau sukuk baru. Khusus diterbitkan untuk para kreditor, seperti lessor pesawat, hingga mitra maintenance sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

Pemerintah disarankan memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam pemanfaatan pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jangan sampai Indonesia menjadi lahan basah bagi importir dan produsen luar negeri.

Waskita Karya mencari tambahan modal kerja lewat rights issue dan penerbitan surat utang yang bakal dieksekusi pada akhir tahun ini. Untuk tambahan modal kerja proyek infrastruktur strategis perusahaan.

Pemerintah menjajaki peluang untuk memperbanyak konversi utang menjadi berbagai program pembangunan. Apakah cukup untuk mengurangi beban utang pemerintah?

Beban pembayaran utang pemerintah diprediksi kian tinggi akibat dinamika perekonomian global. Pemerintah diminta memitigasi berbagai risiko akibat resesi pada tahun depan.

Minat investor asing terhadap obligasi negara terus turun. Pemerintah berupaya menggenjot pembiayaan anggaran lewat produk obligasi ritel.

Pemerintah kembali menambah utang dengan menerbitkan obligasi ritel. Beban pembayaran bunga utang dikhawatirkan makin berat di masa depan. 

Pendapatan negara yang terus surplus membuat penarikan utang untuk membiayai APBN menurun. Namun meningkatnya porsi investor domestik dalam surat utang negara juga menyimpan risiko. 

Utang baru bisa menjadi bom waktu seiring terus melemahnya perekonomian nasional. Rasio pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.

Setelah wacana perombakan struktur muncul sejak awal tahun, PLN kini hadir dengan empat subholding di tubuh perseroan. Salah satu subholding berpeluang melakukan IPO.

Longgarnya pengelolaan fiskal selama tiga tahun ini menjadi biang melonjaknya jumlah utang. Beban bunga utang membuat ruang gerak pemerintah menjadi terbatas.

Menyadarkan masyarakat bahwa subsidi negara sangat tinggi, tak juga berhasil. Bagi masyarakat, harga yang murah itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi negara sebagai amanat konstitusi.

Krisis Sri Lanka terjadi akibat jerat utang untuk membiayai infrastruktur. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar kejadian serupa tak menimpa Indonesia?

Mayoritas kreditor Garuda akhirnya menyetujui proposal perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang disodorkan perusahaan. Meski begitu, maskapai penerbangan ini mesti menyelesaikan sederet pekerjaan rumah agar bebas dari lilitan utang. Upaya penyehatan Garuda masih sebatas gali lubang tutup utang.

Untuk membayar utang, Krakatau Steel berencana melakukan rights issue pada semester II 2022. Dianggap belum mendesak dan ada alternatif lain.

Garuda Indonesia memaksimalkan negosiasi utang dengan kreditor menjelang pemungutan suara atas proposal perdamaian pada 20 Juni mendatang.

BUMN konstruksi PT Waskita Karya (Persero) terus melanjutkan restrukturisasi terhadap anak usahanya demi meringankan beban utang yang sempat mencapai Rp 90 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan penambahan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) selama 30 hari akan menjadi yang terakhir kali diajukan. Manajemen akan memaksimalkan perpanjangan PKPU untuk melakukan negosiasi lanjutan dengan kreditor.

Ketimbang terus-menerus menjadi beban, perusahaan yang merugi sudah selayaknya disingkirkan. Harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola perusahaan di seluruh BUMN lainnya.

Minat investor terhadap saham PT Waskita Karya masih rendah setelah hasil rights issue tak mencapai target. Utang baru bakal muncul seiring dengan penugasan pemerintah.

Waskita Karya menjalankan sejumlah rencana transformasi bisnis tahun ini. Demi melepas beban utang Rp 90 triliun.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2022 mencapai 4,85 persen. Pemerintah menambal kekurangan pendapatan Rp 868,02 triliun dengan utang.

Pemerintah kembali mencari utang baru untuk menutup defisit anggaran tahun depan. Namun sejumlah ekonom mengingatkan, jika pendapatan lebih rendah, pertumbuhan utang yang terus menggunung akan menjadi jebakan. Inflasi yang tinggi serta ketidakpastian ekonomi global harus tetap diwaspadai karena berpotensi menambah tekanan beban bunga utang Indonesia.

Pemerintah merancang aneka strategi pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan surat utang baru dan menggenjot penerimaan pajak menjadi prioritas.

Pemerintah akan menekan beban pembayaran bunga utang dengan cara menekan kupon imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mencegah penambahan utang baru, pemerintah bakal mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang.

Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi belanja hingga meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi potensi defisit dan penambahan utang negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan risiko peningkatan utang melampaui batas yang direkomendasikan sejumlah lembaga internasional.

Garuda Indonesia akan mengkonversi pinjaman kepada sesama badan usaha milik negara menjadi surat utang tanpa bunga. Dengan opsi ini, kreditor tidak memperoleh bunga sesuai dengan perjanjian awal. Skema restrukturisasi ini bisa merugikan sesama perusahaan pelat merah karena mengganggu arus kas dan kinerja keuangan perusahaan. Membahayakan BUMN lainnya yang masih sehat.

Garuda Indonesia menawarkan pelbagai opsi restrukturisasi utang kepada para kreditornya. Utang kepada sesama BUMN akan diubah menjadi surat utang tanpa bunga. Mengancam kondisi keuangan BUMN kreditor.

Kementerian BUMN merancang tiga skema untuk mengurangi beban utang Garuda Indonesia yang kini mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Pembatalan nilai utang dan tunggakan secara material menjadi salah satu yang paling diandalkan, selain memangkas kembali jumlah armada serta negosiasi kontrak dengan puluhan lessor. Mampukah Garuda keluar dari jurang kebangkrutan di tengah lilitan utang?

Warisan pinjaman di ujung periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa menembus Rp 9.800 triliun. Pemerintah diminta mengerem pengembangan infrastruktur yang tidak produktif. 

Pemberi pinjaman online ilegal pasti memberi berbagai tawaran yang mengiurkan.

Korban aplikasi pinjaman online tergiur proses pencairan yang sangat mudah. Bunga pinjaman naik berkali lipat dalam waktu singkat. 

Sejumlah proyek yang didanai Cina ditengarai menimbulkan masalah lingkungan dan kehidupan sosial. Di Indonesia, masalah ini ditemukan pada enam proyek senilai US$ 4,65 miliar atau sekitar Rp 66,074 triliun. Masifnya pembukaan lahan pada proyek yang dibiayai utang itu memicu banjir dan mengancam kehidupan satwa langka.

Lembaga riset asal Amerika Serikat, AidData, mengungkapkan sebagian proyek yang didanai Cina di Indonesia menimbulkan masalah lingkungan dan kehidupan sosial. Pegiat lingkungan dan investigasi Tempo menguatkan tudingan tersebut.

Indonesia terjebak dalam gunungan utang dari Cina yang jumlahnya terus meroket sejak 2013. Sebanyak US$ 17,28 miliar atau sekitar Rp 245,7 triliun di antaranya tergolong utang tersembunyi karena masuk lewat badan usaha milik negara (BUMN) dan bank-bank pelat merah, sehingga tidak tercatat sebagai utang pemerintah. Tapi, bila pengembalian utang itu macet, negara pula yang bakal menanggung.

Cina menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga relatif rendah dibanding kreditor lainnya.

Indonesia terjerat utang tersembunyi kepada Cina sebesar Rp 245,7 triliun. 

Laos terjerat utang kepada Cina yang nilainya setara dengan sepertiga dari PDB.

Pemerintah Indonesia memiliki utang tersembunyi kepada Cina sedikitnya Rp 245 triliun, menurut riset AidData. Pada akhirnya jadi beban APBN juga.

Mengulur langkah penyelamatan Garuda Indonesia sama saja dengan menggali liang lahad maskapai penerbangan itu. Saatnya meminta perlindungan pailit.

Kementerian BUMN mengungkapkan adanya lessor yang memungut biaya sewa tinggi dari Garuda Indonesia.

Kekalahan Garuda Indonesia di pengadilan arbitrase Inggris bisa memicu reaksi dari lessor yang menunggu pelunasan biaya sewa pesawat.

Garuda menyerahkan pesawat kepada Citilink untuk mengurangi beban operasi.

Setelah kalah di pengadilan arbitrase, Garuda Indonesia masih menghadapi gugatan dari beberapa perusahaan penyewaan pesawat (lessor). Jenis gugatan para lessor itu dari wanprestasi hingga kepailitan. Mencari upaya damai di luar pengadilan sembari mempertahankan operasi di tengah belitan utang.

Garuda berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran di luar putusan hukum. Tidak banyak sumber dana yang dimiliki Garuda untuk membayar utang.  

Kekalahan di pengadilan arbitrase London membuat Garuda Indonesia babak belur luar-dalam. Tak hanya menambah beban keuangan, kekalahan itu juga menjadi pemantik bagi perusahaan penyewaan pesawat lainnya untuk melayangkan gugatan. Maskapai penerbangan pelat merah ini tengah menghadapi gugatan lain di pengadilan. Memberikan sentimen negatif bagi Garuda yang tengah menyusun proposal restrukturisasi utang, yang kini mencapai Rp 70 triliun.

Garuda Indonesia kalah melawan dua lessor di London Court of International Arbitration. Hal itu dikhawatirkan bakal memberi angin kepada lessor dan perusahaan lain untuk menggugat Garuda.  

Pemerintah akan mengoptimalkan semua opsi pembiayaan utang.

Pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat membayangi imbal hasil surat utang negara.

Pemerintah harus memastikan belanjanya tidak diselewengkan. Kebocoran seperti itu tak boleh terulang, agar usaha menutup anggaran pandemi dengan utang tak berakhir sia-sia.

Bank Indonesia akan membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Syaratnya, dana hasil penjualan hanya boleh digunakan untuk menangani pandemi.

Bengkaknya ongkos penanganan wabah memicu pemerintah melanjutkan siasat "gali lubang tutup lubang". Pemerintah dan Bank Indonesia kembali berbagi beban dalam membiayai penanganan pandemi Covid-19. Bank Indonesia akan membeli surat utang negara senilai Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Bank sentral mewanti-wanti agar uang segar tersebut tidak dipakai untuk urusan di luar kesehatan dan perlindungan sosial.

Berutang untuk menambah modal usaha atau menjaga arus keuangan bisnis menjadi pilihan banyak pengusaha kecil dan menengah pada masa sulit seperti pandemi.