Kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dimentahkan pengadilan. Tak berpihak pada korban.

Dua pegawai Kementerian Koperasi dan UKM dipecat atas dugaan pemerkosaan. Pemecatan itu diumumkan oleh Menteri Teten berdasarkan hasil pemeriksaan majelis etik.

Polisi membatalkan penghentian penyidikan kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Pejabat Kementerian mesti diusut.

Tim advokasi korban pemerkosaan di Kementerian Koperasi menyiapkan draf permohonan praperadilan. Tim meminta pengadilan mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Seorang perempuan korban pemerkosaan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM dipaksa menikah dengan salah satu pelaku. Pernikahan sesaat agar pelaku lolos dari jerat hukum dan, ironisnya, kasusnya dihentikan.

Pegiat hukum menentang pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM menjadi buktinya. 

Ketiadaan klausul pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS yang baru disahkan akan dilengkapi lewat revisi KUHP. DPR memastikan kedua kejahatan itu ada dalam revisi KUHP.

Nasib anak perempuan berinisial D, 11 tahun, korban pemerkosaan ayah kandung, warga Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, kini telah ditangani pemerintah. Gangguan psikologi yang ia alami akibat perlakuan bejat ayah kandungnya sendiri saat ini tengah ditangani serius.

Penghentian layanan publik akibat warga belum divaksin Covid-19 meluas. Di Aceh, polisi menolak laporan korban dugaan pemerkosaan.