Pelanggaran soal pembayaran THR diperkirakan masih muncul. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan jadi sorotan.

Ombudsman dinilai melunak dalam menyikapi regulasi penunjukan Pj kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ombudsman menilai surat edaran Bapanas soal harga batas atas pembelian beras petani terindikasi maladministrasi. Apa sebabnya?

Fitra menemukan banyak pejabat kementerian yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Praktik ini berpotensi menimbulkan mudarat. 

DPR dan Ombudsman khawatir masalah di tubuh BRIN menggerus kreativitas dan produktivitas peneliti.   

Sejumlah lembaga pengawas dan auditor memeriksa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Akurasi data menjadi sorotan. 

Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan Menteri Tito Karnavian yang memberi kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi dan memberhentikan ASN. Rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.  

Surat Edaran Kemendagri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat hingga memutasi ASN diduga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Wewenang penjabat kepala daerah itu bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak pemerintah pusat untuk kepentingan Pemilu 2024.

Kementerian Dalam Negeri tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah tentang teknis pengangkatan penjabat kepala daerah. Ombudsman mempertimbangkan rekomendasi kepada presiden.

Ombudsman RI menetapkan adanya maladministrasi dalam pembuatan kebijakan penyediaan dan penstabilan harga minyak goreng.

Pengalihan ribuan peneliti yang berada di 919 unit riset pada 74 kementerian dan lembaga ke BRIN disimpulkan melanggar prosedur. BRIN diminta memperbaiki proses alih peneliti tersebut.

Ombudsman menduga sejumlah peraturan Menteri Perdagangan ihwal minyak goreng dibuat secara ugal-ugalan dan sulit diimplementasikan. Ada indikasi pembuatan aturan ihwal minyak goreng itu dikendalikan pelaku usaha.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meneken surat permintaan kepada BPKP untuk mengaudit perusahaan kelapa sawit.  

Selama dua pekan terakhir, Ombudsman menanyai empat institusi secara maraton soal minyak goreng.

Pertanyaan penyidik dalam kasus korupsi minyak goreng mulai mengarah ke Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mereka meminta para saksi membeberkan peran Lutfi. Salah satu yang dikejar adalah perihal dugaan pengiriman minyak goreng dalam dus karton dari beberapa pengusaha sawit ke rumah Lutfi, yang dianggap sebagai kode suap. Ombudsman pun menelisik bongkar-pasang aturan minyak goreng.

Sikap diam Presiden Joko Widodo setelah menerima rekomendasi Ombudsman perihal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menuai kritik. Bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lima puluh tujuh eks pegawai KPK yang dipecat meminta Presiden Jokowi melaksanakan rekomendasi Ombudsman untuk memberi sanksi bagi pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Rekomendasi Ombudsman menegaskan bahwa pemecatan lewat tes wawasan kebangsaan itu ngawur.

Kurang dari 24 jam sejak aturan baru diumumkan, sejumlah toko mulai menjual harga minyak goreng kemasan dengan harga baru. Ketersediaan stok masih terbatas.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga ada penyelundupan pasokan bahan baku sehingga minyak goreng menjadi mahal.

Ombudsman menyebut kelangkaan minyak goreng terjadi akibat penyelewengan, misalnya penimbunan. Kepatuhan pedagang pasar modern dan tradisional terhadap aturan HET rendah.