maaf email atau password anda salah
Surat Edaran Kemendagri yang mengizinkan sejak dini kepada penjabat kepala daerah untuk memecat hingga memutasi ASN diduga mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Wewenang penjabat kepala daerah itu bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak pemerintah pusat untuk kepentingan Pemilu 2024.
Pertanyaan penyidik dalam kasus korupsi minyak goreng mulai mengarah ke Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mereka meminta para saksi membeberkan peran Lutfi. Salah satu yang dikejar adalah perihal dugaan pengiriman minyak goreng dalam dus karton dari beberapa pengusaha sawit ke rumah Lutfi, yang dianggap sebagai kode suap. Ombudsman pun menelisik bongkar-pasang aturan minyak goreng.
Lima puluh tujuh eks pegawai KPK yang dipecat meminta Presiden Jokowi melaksanakan rekomendasi Ombudsman untuk memberi sanksi bagi pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Rekomendasi Ombudsman menegaskan bahwa pemecatan lewat tes wawasan kebangsaan itu ngawur.
Ombudsman Republik Indonesia tetap meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski Ketua KPK Firli Bahuri telah mengumumkan pemecatan tersebut. Ombudsman meminta Jokowi mengambil alih mekanisme pengalihan status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi pegawai negeri. Dukungan perlawanan dari berbagai lapisan kian masif mendesak Jokowi membatalkan pemecatan.
Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.