Penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang oleh aparat keamanan terus berulang. Pengawasan negara masih minim.

Setahun berlalu, 11 rekomendasi Tim PPHAM, termasuk pelurusan sejarah kasus HAM, seakan-akan jalan di tempat.

Angka pelanggaran HAM meningkat dalam sejumlah proyek strategis nasional. Pemerintah tidak sepenuh hati menegakkan HAM.

Pelemahan masyarakat sipil tak lepas dari seabrek regulasi pembungkam suara kritis. Banyak lahir di masa Presiden Joko Widodo. 

Pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia.  

Pengakuan Presiden terhadap kasus pelanggaran HAM berat harus dibuktikan melalui pengadilan demi kebenaran bagi korban.

Kelompok masyarakat sipil menyoroti munculnya pasal yang menyangkut masa kedaluwarsa suatu perkara dalam RKUHP. Bisa menjadi petaka dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komisioner baru Komnas HAM merumuskan sembilan prioritas kerja dalam enam bulan ke depan. Prioritas kerja selama enam bulan itu tidak berarti segalanya akan selesai pada periode tersebut.

Kontras mengungkap praktik intimidasi berlanjut dalam proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Papua. Ada kekhawatiran pengadilan menyatakan dakwaan tak terbukti.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Yogyakarta mengusut dugaan penganiayaan terhadap tersangka klitih di Gedongkuning. Ibu salah seorang tersangka yakin anaknya merupakan korban salah tangkap.

Korban salah tangkap kasus pembegalan di Bekasi menyiapkan berbagai upaya hukum setelah divonis bebas. Terdakwa akan mengajukan ganti rugi dan melaporkan penyiksaan polisi saat pengusutan perkara.

Sebanyak 18 orang meninggal akibat kekerasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil dalam satu tahun terakhir. Pelaku terbanyak adalah polisi. Keluarga korban sulit mendapat keadilan.

Keluarga korban penghilangan paksa berharap RUU Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa segera disahkan. Ada kekhawatiran pembahasan kembali tertunda.

Presiden Jokowi sudah mengirim surat presiden ihwal RUU Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa pada Mei lalu, tapi pimpinan Komisi I DPR tak mengetahuinya. Pembahasan ratifikasi konvensi internasional ini sudah 13 tahun menggantung.

Pidana kejahatan terhadap kebencian merupakan aturan baru dalam RKUHP. Terobosan hukum ini terserak di antara banyak pasal yang dianggap masih bermasalah.

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dukungan datang hingga ke gedung pemeriksaan.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi tersangka kasus pencemaran nama yang dilaporkan Luhut Pandjaitan dengan UU ITE. Mempersiapkan sederet langkah hukum, termasuk praperadilan.

Upaya penjemputan paksa Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar membahayakan demokrasi. Kasus ini mesti dihentikan.

Masyarakat sipil mengecam cara-cara polisi menangani laporan Luhut Binsar Pandjaitan. Polisi memanggil paksa dua pegiat HAM yang dilaporkan oleh Luhut.

LSM sudah menjalankan dan memaparkan audit tahunan tanpa perlu diminta. Audit LSM bukan wewenang Menko Kemaritiman dan Investasi.