Kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dimentahkan pengadilan. Tak berpihak pada korban.

Penyidik kepolisian dinilai tidak profesional dalam menangani perkara kekerasan seksual yang dialami pegawai Kemenkop UKM.

Dua pegawai Kementerian Koperasi dan UKM dipecat atas dugaan pemerkosaan. Pemecatan itu diumumkan oleh Menteri Teten berdasarkan hasil pemeriksaan majelis etik.

Kementerian Koperasi dan UKM membentuk majelis etik baru untuk memeriksa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada akhir 2019. 

Penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dibuka kembali. Tim independen menemukan penyalahgunaan kewenangan pejabat Kementerian dalam penanganan awal kasus ini.

Tim Independen Pencari Fakta pengusutan kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi menengarai sejumlah pejabat merintangi keluarga korban mencari keadilan. Tim akan membantu pengajuan praperadilan untuk membatalkan SP3.

Tim Independen Pencari Fakta mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk membuka lagi kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM. Selain membidik masalah pada proses hukum, tim mengusut penanganan kasus di lingkup internal Kementerian yang disinyalir mengabaikan keadilan bagi korban. 

Pegiat hukum menentang pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM menjadi buktinya. 

Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memaksa korban pemerkosaan menikah dengan pemerkosanya. Kebiadaban bertingkat-tingkat.