Badan Pemeriksa Keuangan mencium kejanggalan penyaluran dana hibah di Jawa Timur sejak 2021. Potensi korupsi dana hibah terjadi karena program ini kerap diperdagangkan.

KPK membuka peluang pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi belanja hibah di Jawa Timur. Penyelewengan disinyalir terjadi bukan hanya pada dana yang dikelola DPRD, tapi juga pemerintah provinsi.

Korupsi dana hibah oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menunjukkan uang negara untuk kepentingan masyarakat banyak masih rentan dijarah. Akibat lemahnya aturan.

Sejumlah celah ditengarai dilakukan anggota DPRD Jawa Timur dalam pengucuran dana hibah. Dewan seharusnya hanya terlibat dalam rencana, bukan pelaksanaan anggaran.

Potensi penyelewengan dana hibah muncul sejak rencana penggunaan anggaran diusulkan oleh anggota DPRD Jawa Timur. Perlu ada upaya memperbaiki sistem perencanaan dan penyaluran dana hibah.

KPK mengembangkan penyelidikan korupsi dana hibah. Kasus dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak, disinyalir hanya contoh kecil.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur diduga menawarkan diri untuk mengurus penyaluran dana hibah. Dia meminta bagian 20 persen dari dana hibah yang disalurkan.

Antonius Steven Un, doktor filsafat dari Vrije Universiteit, menilai pembagian dana hibah Dinas Sosial DKI Jakarta mengandung konflik kepentingan. Penegakan hukum dan transparansi perlu ditegakkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan semua calon penerima dan besaran alokasi dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sesuai dengan aturan. Tapi DPRD tetap mencoret dan berencana mengurangi jatah bantuan kepada sejumlah lembaga yang diajukan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membongkar ulang detail daftar penerima dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Dinas Sosial akan diminta membeberkan detail keperluan dana hibah bagi Yayasan Pondok Karya Pembangunan dan lembaga Bunda Pintar Indonesia.

Rencana penyaluran dana hibah untuk yayasan yang terafiliasi dengan keluarga pejabat dan politikus di DKI Jakarta rawan konflik kepentingan. Seharusnya penyaluran dana hibah dibatalkan.

Pemerintah Kabupaten Bogor membantah ada kerugian negara dalam penggunaan dana hibah sebesar Rp 23 miliar.