Cakupan jaminan pensiun yang rendah membuat pekerja terancam miskin dan telantar di hari tua. Perlu ada reformasi program.

Minimnya jaring pengaman sosial menghantui pekerja informal. Mayoritas belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.    

Rencana revisi UU BPJS lewat RUU Kesehatan menuai kritik. BPJS Kesehatan ogah kembali di bawah kendali Kementerian Kesehatan.

Akibat salah kelola, dana pensiun BUMN merugi triliunan rupiah. Pengawasan minim membuka ruang penyimpangan.

Pekerja informal dinilai perlu menjadi sasaran perluasan program pelindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajuan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) meningkat pada tahun lalu. Akibat gelombang PHK di sejumlah sektor.

Negara belum bisa memberikan jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran. Layanan BPJS Kesehatan belum bisa menjangkau para pekerja yang berada di luar negeri.

Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi. 

BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dana investasi mereka naik 11 persen dari realisasi pada tahun sebelumnya. Perseroan akan menambah porsi investasi saham dan reksa dana.

Aturan baru pencairan dana jaminan hari tua (JHT) membuat BP Jamsostek menghadapi potensi kenaikan klaim. Perusahaan mengubah strategi pengelolaan portofolio investasi untuk meningkatkan rasio solvabilitas program JHT.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak mencabut aturan jaminan hari tua yang memicu protes buruh, melainkan hanya merevisinya. Aturan baru itu bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain serta merugikan buruh.

Para penekun budaya dan mereka yang gemar “membaca alam” juga yakin bahwa semesta saat ini lagi ekstrem. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan kegaduhan. Fenomena kegaduhan yang muncul diyakini karena siklus alam berdasarkan perputaran planet.

Kontroversi aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua membuat kinerja BP Jamsostek, yang dulu disebut BPJS Ketenagakerjaan, disorot publik. Belakangan ramai soal kepemilikan aset berupa keanggotaan di tujuh lapangan golf senilai Rp 3,1 miliar.

Ribuan buruh berdemonstrasi menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai pencairan JHT. Dalam pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, perwakilan buruh memberi pemerintah tenggat dua pekan untuk mencabut peraturan tersebut.  

BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Pemerintah menjadikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai kompensasi atas perpanjangan masa pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja. Janji manfaat yang lebih besar masih dipertanyakan, regulasi JKP pun bisa terjegal di tengah jalan.

Aturan baru tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pensiun memantik penolakan buruh. Mereka mendesak pemerintah membatalkan ketentuan anyar itu karena dana tersebut merupakan hak pekerja. Sedangkan pemerintah berdalih bahwa aturan tersebut untuk mengembalikan JHT sebagai dana pada hari tua. Pengamat yakin masalah keuangan di BP Jamsostek menjadi salah satu pemicu lahirnya ketentuan yang menyandera tabungan pekerja tersebut.

Mulai Mei nanti, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek baru bisa dilakukan pada usia pensiun. 

Program subsidi gaji ditujukan bagi pekerja yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja kemungkinan tidak aktif karena pendapatan menurun atau terkena PHK.