maaf email atau password anda salah
Pemerintah mengklaim telah berupaya membendung pembentukan perusahaan cangkang demi mencegah penghindaran pajak atau aktivitas gelap lainnya. Namun kalangan pemerhati pajak menilai pemerintah tak serius mengusut motif pendirian dan transaksi perusahaan cangkang di negeri suaka pajak. Buktinya, tak ada tindak lanjut terhadap sejumlah pejabat yang terungkap memiliki perusahaan di atas kertas tersebut. Terakhir, Pandora Papers—kolaborasi liputan media internasional, termasuk Tempo—membuka perusahaan cangkang milik Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti Panama Papers, Pandora Papers seharusnya dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kemungkinan pengelakan pajak lewat perusahaan cangkang. Denmark sukses menemukan tagihan pajak hingga Rp 1 triliun setelah menelusuri temuan Panama Papers pada 2016.
Bocoran dokumen finansial rahasia menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Hasil liputan kolaborasi ini dipimpin International Consortium of Investigative Journalists, lembaga jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Washington, DC.
Suratan politik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin berada di ujung tanduk setelah KPK menyebut dia terseret dalam pusaran kasus suap dengan tersangka penyidik Stepanus Robin Pattuju. Desakan dari lingkup internal Partai Golkar agar dia dicopot dari jabatannya berembus kencang.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.