maaf email atau password anda salah
Koalisi Golkar bersama Partai Amanat Nasional dan PPP ditengarai sebagai manuver untuk mendorong Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Sebagai pendamping Airlangga, koalisi tiga partai ini berencana mencari calon wakil presiden yang tingkat popularitasnya tinggi. Pembentukan koalisi ini sekaligus menjadi respons atas konflik internal dan manuver sejumlah politikus senior Golkar yang hendak menggulingkan Airlangga dari kursi ketua umum partai.
Intrik politik merongrong kepemimpinan Partai Golkar. Sejumlah politikus senior bermanuver untuk menggusur Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum. Dalih mereka, tingkat keterpilihan Airlangga tak kunjung terkerek naik ketika tahapan pemilihan presiden 2024 semakin dekat. Seorang menteri kawakan di kabinet Joko Widodo disebut-sebut berada di balik manuver itu.
Pemerintah kembali merevisi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebutkan larangan ekspor hanya berlaku untuk RBD palm olein. Namun kini larangan itu mencakup semua produk sawit. Ekonom menilai kebijakan ini bakal merugikan petani dan pengusaha, sekaligus bisa merusak citra Indonesia di pasar internasional serta menekan penerimaan negara.
Partai Golkar dan NasDem mulai menjajaki peluang koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Poros baru itu terbentuk di tengah elektabilitas Airlangga Hartarto yang tak kunjung terdongkrak. Posisi Surya Paloh sebagai mantan kader Golkar menjadi salah satu penentu mulusnya komunikasi politik di antara kedua partai.
Karena elektabilitas Airlangga Hartarto tak kunjung terdongkrak, Partai Golkar melirik tokoh lain yang bisa mendulang suara dalam pemilihan presiden 2024. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi incaran untuk mendampingi Airlangga yang juga disebut siap maju sebagai orang kedua.
Dua tahun menjelang pemilihan presiden 2024, Airlangga Hartarto kian rajin mempromosikan diri. Setelah baliho bergambar wajah dia bertebaran, spanduknya menyasar pedagang pinggir jalan. Belum mampu mendongkrak elektabilitas meski Golkar telah mengerahkan seluruh mesin partai.
Pemerintah mengklaim telah berupaya membendung pembentukan perusahaan cangkang demi mencegah penghindaran pajak atau aktivitas gelap lainnya. Namun kalangan pemerhati pajak menilai pemerintah tak serius mengusut motif pendirian dan transaksi perusahaan cangkang di negeri suaka pajak. Buktinya, tak ada tindak lanjut terhadap sejumlah pejabat yang terungkap memiliki perusahaan di atas kertas tersebut. Terakhir, Pandora Papers—kolaborasi liputan media internasional, termasuk Tempo—membuka perusahaan cangkang milik Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti Panama Papers, Pandora Papers seharusnya dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kemungkinan pengelakan pajak lewat perusahaan cangkang. Denmark sukses menemukan tagihan pajak hingga Rp 1 triliun setelah menelusuri temuan Panama Papers pada 2016.
Bocoran dokumen finansial rahasia menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Hasil liputan kolaborasi ini dipimpin International Consortium of Investigative Journalists, lembaga jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Washington, DC.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.