JAKARTA – Pembentukan pos komando (posko) tingkat desa dan kelurahan berjalan efektif selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di tingkat desa dan kelurahan. Selama pembatasan skala mikro ini, jumlah kasus positif Covid-119 menurun.
Menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, hingga pekan kedua PPKM berskala mikro, terbentuk 22.832 posko yang tersebar di 30 provinsi. "Posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM berskala mikro dapat terbentuk dan berjalan dengan baik," ujar dia, kemarin.
Dari jumlah posko yang dibentuk, ada tiga provinsi dengan jumlah posko terbanyak, yakni Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah 6.475 posko, dan Jawa Timur 4.216 posko. Saat ini kinerja yang telah dilakukan posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M dengan sekitar 1 juta laporan, pembagian masker sekitar 200 ribu laporan, dan penegakan disiplin sekitar 130 ribu laporan.
Jawa Barat tercatat terbanyak melaporkan, yaitu melebihi 350 ribu laporan kinerja. Diikuti Banten dengan 200 ribu laporan kinerja dan Yogyakarta dengan lebih dari 170 ribu laporan. Dari laporan yang masuk, kegiatan yang paling banyak mendapat teguran dari posko adalah aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pesta pernikahan serta acara rapat dan keagamaan.
Wiku berharap pemerintah provinsi memperbanyak pembentukan posko tingkat desa dan kelurahan untuk menekan penyebaran Covid-19. Dua pekan pelaksanaan PPKM berskala mikro dinilai efektif menekan wabah virus corona.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan memperpanjang PPKM berskala mikro untuk 14 hari hingga 22 Maret mendatang. Perpanjangan pembatasan itu bertujuan untuk memastikan pengawasan mobilisasi masyarakat di lingkup mikro. “Jadi, kedisiplinan di hulu, kami berharap dengan tracing dan tracking lebih kuat, mereka (warga) yang kena agar tak berkeliaran,” ujar dia, kemarin.
Menurut Airlangga, PPKM berskala mikro membantu mengurangi penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga agar sektor-sektor tertentu tetap berjalan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki sifat yang dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat di level desa, kelurahan, kecamatan, dan tiga kota.
Parameter perpanjangan dan perluasan PPKM berskala mikro, kata Airlangga, masih sama dengan sebelumnya, yakni memenuhi salah satu dari empat parameter yang terdiri atas tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Lalu tingkat kematian di atas rata-rata nasional serta parameter terakhir, yakni tingkat keterisian rumah sakit untuk ruang ICU dan isolasi, di atas 70 persen.
Airlangga meminta para gubernur yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah PPKM berskala mikro menindaklanjutinya sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. “Pemerintah provinsi diminta mengkordinasikan data zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan dan kemudian dilaporkan secara berkala ke satgas pusat melalui satgas daerah,” ujarnya
EKO WAHYUDI
#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak
