Sejumlah pengamat politik dan hukum menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri tak perlu mundur saat menjadi calon presiden atau wakil presiden rentan disalahgunakan sebagai ajang promosi diri. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas negara hingga memobilisasi pegawai untuk kepentingan elektoral. Putusan MK memihak kekuasaan dan partai politik.

Berbagai mudarat akan muncul setelah Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri tak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2024. Para pegiat mendesak KPU membuat aturan rinci dan ketat.

Menteri yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden tak perlu lagi mengundurkan diri. Bukti Mahkamah Konstitusi menjadi tunggangan partai politik.

Mengapa gaya hidup mewah polisi patut dicurigai bersumber dari korupsi?

Penurunan laju inflasi pada Oktober lalu dianggap sebagai kondisi sementara. Dalam dua bulan terakhir, ancaman kenaikan inflasi muncul dari faktor eksternal.

Pengembang game Digital Happines membuat wahana horor digital di Mal Parijs van Java, Bandung. Hantu-hantunya diadaptasi dari DreadOut, game bikinan Bandung yang mendunia.

Di tengah gelombang besar peningkatan angka kasus diabetes, terdapat kabar baik. Jonathan Shaw, Wakil Direktur Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, menulis bahwa peningkatan jumlah kasus tak terlepas dari kemajuan pengobatan yang membuat angka kematian menurun. Tempo mewawancarai Ari Fahrial Syam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, untuk mengetahui kondisi di dalam negeri.

Pelanggaran administrasi dalam program pembentukan Komponen Cadangan memunculkan potensi kecurangan. Perlu penelusuran lebih jauh untuk memastikan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Pendapatan IPCC mencapai Rp 508,34 miliar atau naik 46,17 persen. #Infotempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?