Pembaruan data kependudukan dan kemiskinan oleh sejumlah lembaga berlangsung tumpang-tindih. Setelah Kementerian Sosial memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setiap bulan, belakangan BPS juga menggelar sensus Registrasi Sosial Ekonomi. Pada saat yang sama, BKKBN memutakhirkan basis data keluarga miskin ekstrem. Bertolak belakang dengan program satu data pemerintah serta berpotensi memboroskan anggaran negara. 

Dua lembaga pemerintah tengah melakukan sensus kependudukan. BPS menjalankan program Registrasi Sosial Ekonomi, sedangkan BKKBN sedang memutakhirkan pendataan keluarga yang akan digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa perbedaan keduanya?

BPS menggelar sensus penduduk dengan dana triliunan rupiah yang hasilnya tak jauh berbeda dari data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada. Pemborosan anggaran yang tak seharusnya terjadi. 

Bagaimana kasus narkotik yang menjerat aparat kepolisian telah merusak tata kelola pemberantasan narkotik.

Realisasi penerimaan pajak hingga September mencapai 88,3 persen dari target. Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak agar bisa melebihi target yang ditetapkan dalam APBN.

Setelah lepas dari puncak pandemi Covid-19, terbentuk daftar agenda panjang di berbagai pusat kesenian di Indonesia. Di Bandung, perupa Sunaryo sampai harus membangun galeri baru di lahan kosong dekat Selasar Sunaryo demi memfasilitasi pameran maket karya arsitek Le Corbusier.

Polio kembali bermunculan di negara-negara yang selama ini bebas polio. Pada Hari Polio Sedunia, 24 Oktober, Herna Harianja, peneliti dari National Institute of Health Research and Development (NIHRD) Kementerian Kesehatan, menulis mengenai langkah-langkah yang bisa Indonesia lakukan untuk mempertahankan status bebas polio.

Data kasus gagal ginjal akut pada anak sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah penanganan. Data yang dimiliki pemerintah pusat berbeda dengan data pemerintah daerah.

Great Prestige Protector merupakan solusi untuk mengantisipasi berbagai risiko kehidupan di tengah ketidakpastian.#InfoTempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?