Terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menguak kultur kekerasan dan rekayasa kasus di tubuh Polri. Budaya kekerasan itu tumbuh karena para pelaku memperoleh impunitas. Rekayasa kasus kerap dilatarbelakangi penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum.

Terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menguak kultur kekerasan dan rekayasa kasus di tubuh Polri. Seabrek kasus tak terselesaikan.

Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menunjukkan maraknya budaya kekerasan di tubuh kepolisian. Perlu mekanisme baru agar polisi bisa dikontrol publik.

Ari Wirya Dinata, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi, menyoroti masalah pemaksaan penggunaan hijab di sekolah yang tak jua diatasi pemerintah.

Pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan inflasi pangan ditekan ke level 5-6 persen setelah melonjak 10,47 persen pada Juli lalu. Dianggap sulit tercapai.

Peneliti dari Universitas Pancasila memperingatkan publik akan ancaman obat palsu yang banyak beredar di pasar online. Pembeli kerap tertipu harga yang lebih murah.

Kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan, Bantul, dinyatakan terindikasi melanggar aturan disiplin PNS akibat pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah. Bentuk sanksi yang akan diberikan berupa teguran hingga penundaan gaji.

Untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos dan produksi biogas. #Infotempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?