Sejumlah kalangan mengusulkan pelbagai opsi dalam revisi aturan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua. Dari memperpanjang masa transisi hingga mengubah syarat pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Solusi sementara bagi pekerja yang terkena PHK.

Sejumlah pihak mengusulkan berbagai opsi dalam revisi aturan pencairan dana JHT. Jalan kompromi atas aturan JHT yang dianggap merugikan pekerja.

Surat edaran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang pengeras suara masjid perlu didukung. Sumber friksi di publik yang memang sudah saatnya dibenahi.

Hafid Abbas, mantan Ketua Komnas HAM, melihat berakhirnya proyek stigma Barat terhadap radikalisme Islam. Apa akar masalahnya?

ASDP Indonesia Ferry akan menambah kapal dan memperluas rute operasi setelah mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Bersiap IPO setelah menguasai 30 persen pangsa pasar layanan kapal penyeberangan.

Kontraktor JIEC mulai melakukan pengerasan tanah pada calon jalur balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Pengerjaan dilakukan sepanjang waktu untuk mengejar target penyelesaian proyek, April mendatang.

Panitia Kerja DPR menunda rapat pembahasan RUU TPKS. Ketiadaan anggota karena ada di daerah pemilihan saat reses hingga belum disepakati pimpinan menjadi penyebabnya.

Pemerintah mengupayakan pemulihan dunia kerja. Pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?