Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan hal tersebut. 

Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Lebih baik pegawai KPK yang dipecat mencari landasan hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang diabaikan dalam proses alih status yang merugikan mereka ini.

Glorifikasi terhadap bebasnya Saipul Jamil dari penjara menunjukkan masyarakat menganggap pedofilia bukan persoalan serius. Perlu kepekaan moral.

Tugas utama holding BUMN pangan adalah memastikan pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan.

PDIP terus melobi fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan dukungan mengusung interpelasi proyek Formula E Gubernur Anies Baswedan. Sebaliknya, kubu penolak interpelasi berupaya keras menggagalkan interpelasi itu.

Penambahan pasal tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menyebarluaskan informasi bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat berpotensi menjadi pasal karet baru.

DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang semua warganya telah mendapatkan vaksinasi.

Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia menggelar rapat kerja pada pertengahan Agustus lalu. Untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya membantu menekan angka pengangguran yang melonjak karena pandemi Covid-19.

Pelatihan Membangun Brand dengan Storytelling dan Pelatihan Tingkaktkan Penjualan dengan Foto Produk yang Kece

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kalau hakim sampai memperjualbelikan hukum—sesuatu yang acap pula terjadi—negara ini akan runtuh. 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?