Kalangan epidemiolog dan pemantau pandemi menengarai pemerintah mengurangi jumlah pengetesan sehingga angka kasus harian Covid-19 seolah-olah menurun. Ada juga pemerintah daerah yang menyembunyikan kasus dan kematian dengan gejala terinfeksi corona. Toh, cara itu tak bisa menutupi rasio kasus positif dan tingkat kematian harian yang masih tinggi. Kemarin, positivity rate masih 42 persen, jauh dari standar WHO, yakni 5 persen. Angka kematian harian pun kembali memecahkan rekor: 1.383 kasus.

Presiden mengubah statuta Universitas Indonesia yang melarang rektor merangkap jabatan. Malah membenarkan tudingan mahasiswa soal Jokowi sebagai "The King of Lip Service".

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melonggarkan aturan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19. Penegakan hukum tetap dilakukan.

Perpanjangan masa PPKM darurat kembali memukul sektor industri manufaktur. Untuk meringankan beban, pelaku usaha mengharapkan berbagai insentif dari pemerintah, seperti izin operasi pada masa pembatasan dan subsidi upah. Gayung bersambut, Kementerian Ketenagakerjaan berjanji menyalurkan subsidi upah sebesar Rp 1 juta kepada 8 juta pekerja yang terkena dampak PPKM.

Pemerintah DKI Jakarta memasukkan sanksi pidana dalam revisi Perda Penanggulangan Covid-19. Ancaman bui bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

KPK dinyatakan melanggar prosedur dan menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawainya.

Tingginya angka kasus Covid-19 belum mencerminkan kondisi pandemi di Indonesia secara keseluruhan.

Bantuan yang diberikan PLN sangat membantu rumah sakit dan pasien Covid-19

Tentang Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap II dan Terakhir PT. Yasanda (Dalam Pailit).

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kalau hakim sampai memperjualbelikan hukum—sesuatu yang acap pula terjadi—negara ini akan runtuh. 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?