Pemerintah mengambil langkah serba tanggung dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yang kembali mengganas. Alih-alih mengkarantina wilayah, pemerintah hanya memperketat pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala mikro. Di zona merah, tempat ibadah ditutup, tapi mal diizinkan buka meski jumlah pengunjungnya dibatasi. Kewajiban bekerja dari rumah pun hanya berlaku untuk 75 persen pegawai. Hasilnya, penyebaran virus corona belum terbendung. Kasus baru Covid-19 harian kemarin memecahkan rekor tertinggi.

Tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai taraf yang menyesakkan. Kebijakan pembatasan sosial diterapkan setengah hati.

Pemerintah seharusnya melarang munas Kadin pada masa pandemi serta tidak mencampuri urusan internal organisasi pengusaha itu. 

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perikanan masih minim. Kementerian perlu meninjau lagi data dan perhitungannya.

Dua kali pengurus Kadin Indonesia memohon izin penyelenggaraan konvensi anggota luar biasa di Jakarta Convention Center kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta. Namun dua kali pula penolakan diterima. Tidak menyerah, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani melayangkan surat ke Kepala Polri. Kegigihan ini diduga berkaitan dengan persaingan dalam pemilihan Ketua Umum Kadin.    

DKI hanya memberikan kuota sekolah swasta bagi anak-anak yang memiliki Kartu Jakarta Pintar sekaligus Program Indonesia Pintar.

Pengurus daerah PDIP silih berganti menyatakan dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Ditengarai ada mobilisasi kebulatan tekad dukungan.

Pemerintah dinilai tidak tegas dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19.

Politeknik Tempo membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?