Hakim konstitusi mencecar empat menteri dalam sidang sengketa pilpres. Mereka berdalih bantuan sosial tak terkait pemilu.

Teka-teki transaksi mencurigakan Rp 300 triliun memasuki babak baru. PPATK menyatakan data itu bukan data korupsi di Kemenkeu.

Fitra menemukan banyak pejabat kementerian yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Praktik ini berpotensi menimbulkan mudarat. 

Mulai tahun depan tak ada lagi pos belanja kesehatan khusus pandemi Covid-19. Anggaran untuk pandemi digabung di bawah Kementerian Kesehatan.

Pemerintah perlu menghapus alokasi anggaran negara untuk pensiun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka politikus, bukan pegawai negeri sipil.

Pemerintah mewaspadai imbas kenaikan harga berbagai jenis komoditas global terhadap perekonomian Indonesia. Ekonom memperkirakan inflasi akan sulit dijaga pada 2-4 persen karena besarnya ketergantungan terhadap impor dan lemahnya kapasitas fiskal.

Pemerintah mengerem penerbitan utang baru dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Faktor-faktor global yang berpotensi menekan permintaan SBN menjadi pertimbangan. Hingga Maret lalu, Kementerian Keuangan telah mengurangi penerbitan utang baru sebesar Rp 100 triliun. Lantas, dari mana duit untuk membiayai APBN?  

DPR dan pemerintah hanya membutuhkan 40 hari untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Kejar tayang ini dilakukan karena perpindahan ditargetkan pada awal 2024 dan banyak investor telah antre.

Kementerian Keuangan menaikkan cukai hasil tembakau rata-rata 12 persen tahun depan dengan potensi penerimaan sebesar Rp 193 triliun. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor kesehatan masyarakat masih rendah.

Pemerintah mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun.

Alih-alih memberi pengampunan baru, pemerintah diminta mengoptimalkan pengejaran aset wajib pajak Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.

Krisis utang perusahaan properti terbesar di Cina, Evergrande, berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi negara itu. Krisis keuangan tersebut bisa menjalar ke Indonesia melalui tiga jalur transmisi. 

Hingga akhir Agustus lalu, realisasi belanja negara baru sebesar 56,8 persen dari pagu APBN 2021. Pada tiga bulan terakhir 2021, pemerintah akan berfokus menggenjot belanja untuk mendukung konsumsi masyarakat.

Dalam 22 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara masih terbebani oleh dampak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Harus membayar bunga dan pokok surat utang negara yang diterbitkan di era krisis moneter 1997-1998.  

Pemerintah meminta obligor dan debitor BLBI segera melunasi utangnya kepada negara. Mengancam akan mempidanakan para pengemplang dana BLBI.   

Bank Indonesia akan membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Syaratnya, dana hasil penjualan hanya boleh digunakan untuk menangani pandemi.