LPS memasuki masa transisi untuk menjalankan peran ganda sebagai penjamin simpanan dan polis asuransi.

Pemerintah memasukkan pasal yang mengatur skema berbagi beban atau burden sharing dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Membahayakan stabilitas perekonomian.

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka peluang BPR melantai di bursa. Penawaran perdana saham kepada publik dibutuhkan BPR untuk menambah modal agar bisa memberikan layanan yang lebih ekspansif.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), skema berbagi beban alias burden sharing antara bank sentral dan pemerintah bisa dilanjutkan. Apa saja risikonya?

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dibahas dalam sidang paripurna. Apa saja hasil pembahasannya?

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ingin terlibat dalam skema perdagangan karbon. Aturan yang ada menyatakan transaksi komoditas baru ini akan diatur Otoritas Jasa Keuangan. 

Status aset kripto menjadi rancu akibat dimasukkan ke Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Bagaimana sikap Bappebti sebagai regulator aset kripto selama ini? 

Sejumlah ekonom dan elemen masyarakat sipil menolak masuknya politikus ke Dewan Gubernur Bank Indonesia. Stabilitas moneter menjadi taruhan, khususnya dampak pada tingkat inflasi dan pergerakan kurs rupiah.

Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka jalan bagi politikus menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sejumlah ekonom menilai kepentingan politik di balik rancangan omnibus law keuangan itu mengancam independensi bank sentral. Bisa merusak ekonomi negeri seperti yang terjadi di Turki.

Intervensi politik terhadap bank sentral terjadi di beberapa negara. Kebijakan yang diambil dari pertimbangan nonmoneter memicu gangguan perekonomian, seperti inflasi serta hilangnya kepercayaan investor.

Aturan penyehatan bank sakit dalam omnibus law keuangan dinilai dapat menimbulkan risiko terganggunya neraca keuangan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bermula sebagai inisiatif pemerintah, kini Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) diambil alih DPR. Proses pembahasannya dianggap akan lebih cepat.