Polisi menetapkan enam tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sedikitnya 131 penonton. Dua dari enam tersangka itu adalah Komandan Kompi Brimob yang memerintahkan anak buahnya menembakkan gas air mata di dalam stadion. Pasukan huru-hara ini masuk 5-10 menit sebelum pertandingan usai. Sejumlah kalangan mendesak pengusutan kasus ini tidak berhenti pada enam tersangka.

Penggunaan gas air mata tidak ada dalam skenario awal perencanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tempo memperoleh dokumen yang menyebutkan bahwa anjing pelacak kepolisian (K-9), meriam air, dan petugas pemadam kebakaran disiapkan untuk menghalau suporter bila situasi semakin memburuk. Diduga tidak ada simulasi pengamanan sebelum pertandingan. 

Pasca-reformasi, Polri berpisah dari TNI. Namun, menurut Fachrizal Afandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, cara-cara militeristik masih melekat di Korps Bhayangkara.

Penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, Malang, disebut bertentangan dengan aturan FIFA dan peraturan kepala kepolisian. Komnas HAM menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam penggunaan gas air mata di stadion.

Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan polisi memerangi judi? Apakah reaksi ini muncul karena beredarnya apa yang disebut Konsorsium 303 dengan Ferdy Sambo sebagai pucuk tertinggi yang disebut kaisar?

Setelah menetapkan enam tersangka, Tim Khusus Polri menelusuri kluster berikutnya dari para perwira yang diduga merintangi pengusutan kematian Brigadir Yosua. Mereka diduga ikut merekayasa skenario dan memanipulasi kronologi di lokasi kejadian. Nama Brigadir Jenderal Raden Agus Budhiarta dan Komisaris Besar Hengki Haryadi masuk dalam radar.

Keputusan Mabes Polri "menahan" Ferdy Sambo dalam dugaan pelanggaran kode etik ditengarai untuk mengurangi manuver sang jenderal. Sidang komisi etik menunggu hasil pemeriksaan.

Para penentang kebijakan kenaikan tarif dan skema pengelolaan wisata Taman Nasional Komodo berubah sikap. Dugaan intimidasi menyeruak setelah represi oleh polisi.

Betapa mahalnya kejujuran itu. Apakah kejujuran yang mahal itu dipengaruhi oleh siapa yang terlibat dalam kisaran ini? Ada jenderal polisi bintang dua dengan tujuh ajudan.

Tim dokter forensik independen segera mengautopsi ulang jasad Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada akhir pekan ini atau pekan depan. Jasad sudah mengalami pembusukan.

Buntunya pengusutan kematian Brigadir Josua ditengarai merupakan pola yang biasa dilakukan. Pemerintah mesti memperbaiki aturan kewenangan polisi dalam menyelidiki dan menyidik kasus pidana.

Beredar kabar Kadiv Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dicopot dari jabatannya. Penggantinya, Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Hendro Pandowo.

Polisi mengganti dekoder kamera pengawas atau CCTV di pos satpam Kompleks Polri, yang berjarak 10 meter dari rumah dinas Kadiv Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Ketua RT tersinggung karena tidak ada laporan.

Komnas HAM menolak bergabung dengan tim khusus bentukan polisi untuk menelisik kematian Brigadir Josua. Lembaga ini memilih membentuk tim independen untuk membongkar kejanggalan dalam insiden tersebut. Selain hasil autopsi yang mencurigakan, polisi ditengarai mengganti dekoder kamera pengawas di pos satpam sehari setelah insiden penembakan.

Tim khusus yang dibentuk Kapolri harus bekerja cepat dan profesional untuk menyingkap motif di balik aksi koboi di rumah dinas Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Reputasi polisi dipertaruhkan. 

Kematian Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat di rumah komandannya, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, meninggalkan banyak kejanggalan. Sejak awal, polisi memberikan keterangan yang berubah-ubah. Kamera pengawas juga rusak saat baku tembak terjadi dan jumlah luka korban berbeda dengan peluru yang ditembakkan. Mabes Polri membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus tersebut.

Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Propam Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci.

Warga sekitar tak mendengar insiden baku tembak polisi yang berujung tewasnya Brigadir Josua. Sebanyak 12 letupan peluru yang ditembakkan di kompleks polisi terdengar bak petasan.

Insiden baku tembak polisi Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat dengan Bharada E ditengarai sarat kejanggalan. Lima peluru ditembakkan tapi menyebabkan tujuh luka.

Kehadiran polisi aktif dalam seleksi calon anggota Komnas HAM menjadi sorotan. Polisi menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dalam berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pemerasan ini diduga dilakukan anggota Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi berpangkat brigadir kepala itu tercatat beberapa kali melanggar kode etik profesi Polri.

Sejumlah pihak berharap Kepolisian Daerah Metro Jaya tetap berpatroli rutin untuk mencegah terjadinya street race liar. Sanksi tegas harus diterapkan demi mencegah pengulangan aksi balap jalanan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menjamin tetap berpatroli rutin demi mencegah balap liar.

Polisi tak boleh main tembak mati tersangka terorisme sekalipun. Polisi harus mempercayai proses hukum.

Nasib anak perempuan berinisial D, 11 tahun, korban pemerkosaan ayah kandung, warga Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, kini telah ditangani pemerintah. Gangguan psikologi yang ia alami akibat perlakuan bejat ayah kandungnya sendiri saat ini tengah ditangani serius.

Polisi mendalami sejumlah dugaan penimbunan minyak goreng di beberapa daerah. Ombudsman RI akan membawa laporan praktik penjualan tak wajar ke Satgas Pangan. 

Penetapan status tersangka atas pelapor kasus korupsi di Cirebon, Nurhayati, mencederai rasa keadilan. Orang seperti itu semestinya mendapat perlindungan hukum.

Polisi mengancam akan menyegel kafe jika pemilik tetap mengizinkan diskusi tentang Wadas digelar di tempatnya. Intimidasi sudah berulang kali dialami kelompok penentang tambang di Wadas.

Upaya membuat kontranarasi di media sosial menunjukkan sikap polisi yang kian represif. Alih-alih menjadi penegak hukum, polisi malah berlaku seperti buzzer bayaran yang menyebar disinformasi.

Polisi gencar membangun kontra-narasi untuk mengaburkan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pengalihan narasi itu diikuti dengan pembekuan sejumlah akun media sosial para penentang proyek tambang. Pemantauan terhadap akun aktivis yang mengkritik pemerintah semakin masif setelah polisi mengalokasikan anggaran jumbo untuk mengembangkan patroli siber.

Apa pun alasannya, penembakan terhadap pengunjuk rasa di Parigi Moutong tidak dapat dibenarkan. Pelakunya harus dihukum agar kekerasan oleh polisi tidak terjadi lagi.

Tindakan represif polisi membuat warga Wadas mengalami trauma. Sejumlah penduduk memilih berdiam diri dan mengunci pintu rumah setelah penangkapan besar-besaran terjadi sehari sebelumnya. Aparat masih melakukan razia telepon seluler hingga mendatangi rumah warga. Kekerasan memicu solidaritas membela masyarakat Wadas meluas.

Polisi menangkap 67 warga Desa Wadas dengan tuduhan menyebarkan hoaks dan konten bernada kebencian terhadap pemerintah. Warga desa berkukuh menolak lahannya dibebaskan untuk tambang batu andesit.

Warga Desa Wadas melawan karena wilayahnya akan dijadikan tambang batu andesit yang merusak lingkungan. Bukan menolak pembangunan Bendungan Bener.

Tidak lagi menjadi pengayom dan penjaga keamanan masyarakat, korps baju cokelat semakin terlihat sebagai alat pengaman penguasa dan pengusaha.

Melempemnya pemberantasan korupsi membuat para pejabat semakin leluasa menyembunyikan aset-asetnya. Sudah sepantasnya kewenangan PPATK diperkuat.

Puluhan orang menjadi korban penipuan perumahan Jasmine Bimtaro Residence 4 di Kota Tangerang Selatan. Polisi telah menahan pelaku, Samtari, pemilik perusahaan pengembang perumahan itu.

Tak sekadar mengeluarkan surat tilang, polisi juga mesti menertibkan perdagangan dan peredaran pelat nomor khusus berkode RF. Bila dibiarkan, hukum rimba terus berlaku di jalan raya.

Ide Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo agar Kepolisian berada di bawah kementerian selayaknya didukung. Polisi bisa lebih profesional dan dikontrol publik.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN Polri bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember lalu. Sebelum menjadi bagian korps korupsi, mereka harus diberi tugas "membersihkan" kepolisian lebih dulu.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya harus bijaksana dalam memutuskan perkara Stella Monica. Jangan sampai pasal karet UU ITE kembali menelan korban.