Masalah pengungsi Rohingya mesti diselesaikan bersama negara lain. Pemerintah dan masyarakat Aceh punya keterbatasan.

Sebuah kota haruslah membuat penduduknya dapat mengembangkan diri. Bagaimana cara membangun kota yang ramah kaum lansia?

Fathia Fairuza punya keinginan membawa isu pendidikan di meja internasional.

Hari Kebebasan Pers Sedunia diwarnai meningkatnya ancaman terhadap kerja-kerja jurnalisme di Indonesia. Ancaman bagi demokrasi.

Sudah 11 hari pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera Organisasi Papua Merdeka. Mendesak dialog yang difasilitasi PBB.  

Sejumlah peneliti dan pegiat hak asasi manusia mempersoalkan sikap antikritik pemerintah atas kritik PBB terhadap RKUHP. Kementerian Luar Negeri menyebutkan tak semestinya PBB menyampaikan kritik melalui media massa.

PBB dan lembaga internasional mengkritik muatan KUHP yang dinilai bertentangan dengan HAM, kesetaraan, serta kebebasan pers, beragama, dan berpendapat. DPR dan pemerintah disarankan mencabut KUHP yang baru disahkan pada Selasa, 6 November lalu.

Kementerian Hukum dan HAM mengklaim seluruh muatan KUHP tidak melanggar hak asasi manusia. Adapun pimpinan DPR mempertanyakan kritik PBB terhadap produk hukum negara anggotanya.

Legislator Demokrat mendukung kajian Pelapor Khusus PBB ihwal RKUHP. Kajian Pelapor Khusus PBB tentang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP serupa dengan sorotan Fraksi Demokrat.

Pelapor Khusus PBB disebut menerbitkan laporan perihal kritik terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tim pemerintah tak mempersoalkan kritik tersebut.

Indonesia bersama 57 negara lain memilih asbtain atas resolusi penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB. Indonesia ingin ada investigasi tim independen atas dugaan pelanggaran HAM oleh militer Rusia di Ukraina.

Cecilia Jimenez-Damary, Pelapor Khusus PBB untuk isu pengungsi, menekankan pentingnya investigasi independen perihal dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia berhak menjawab tuduhan itu. 

Indonesia menanggapi tuduhan pelapor khusus PBB tentang pelanggaran HAM di Papua. Laporan terhadap kondisi HAM di Papua bukan yang pertama.

Laporan pelapor khusus Dewan Pakar HAM PBB yang ditujukan kepada Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius di Papua. Pemerintah Indonesia mempersoalkan prosedur publikasi Dewan HAM PBB ihwal dugaan pelanggaran HAM dan konflik Papua.

Sejumlah tokoh Papua serempak membenarkan temuan Pelapor Khusus PBB bahwa aparat keamanan diduga menghalangi bantuan untuk pengungsi Papua. Bukan tidak mungkin nanti PBB mengirim tim investigasi jika Indonesia tak kunjung memperbaiki pendekatan dari militeristik menjadi kemanusiaan.

Temuan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB tentang berbagai kasus pembunuhan di Papua pernah ditelusuri Komnas HAM. Ada pengusutan kasus pembunuhan yang mandek hingga kini.

Pemerintah diminta bersungguh-sungguh menjawab surat permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran HAM di Papua. Perlu penelitian dan kajian mendalam sebelum meresponsnya.

Dosen Institut Teknologi Bandung, Harkunti Pertiwi Rahayu, terpilih menjadi anggota Scientific Committee for the UN Ocean Decade Tsunami Programme (SC-ODTP). Lembaga bentukan PBB itu mengupayakan keselamatan, dari peringatan dini, mitigasi, hingga membangun infrastruktur yang tangguh tsunami.