Untuk pertama kali, polisi memeriksa Bupati Langkat (nonaktif), Terbit Rencana Perangin Angin, dalam kasus kerangkeng manusia. Polisi mencecar dengan 52 pertanyaan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memeriksa pejabat BNN dan Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat. Lebih dari 80 orang dimintai keterangan, termasuk Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, dan terjaring delapan tersangka. Tidak ada yang ditahan.

Sejumlah perusahaan memasukkan pabrik pengolah sawit milik Bupati Langkat ke daftar hitam akibat kasus perbudakan modern. Total upah buruh yang diduga tidak dibayar mencapai Rp 2,4 miliar.

Penelusuran LPSK tahun ini sedikitnya menemukan 65 penghuni kerangkeng yang dipekerjakan tanpa upah. Pengajuan restitusi didorong menjadi bagian dari penyidikan dan penuntutan kasus kerangkeng Bupati Langkat.

Untuk pertama kalinya, korban kasus kerangkeng Bupati Langkat buka suara. Korban bercerita soal penyiksaaan yang mereka alami, menunjuk pelakunya serta peran masing-masing, termasuk Terbit Rencana Perangin Angin dan anaknya, DPA.

Kepolisian memastikan akan transparan dan tetap mengusut jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus kerangkeng di rumah mantan Bupati Langkat. Penyidikan dianggap terlalu lama karena penyelidikan sudah sejak Januari lalu.

KPK menelusuri aliran uang suap dari perusahaan ke Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Uang sogokan dari perusahaan dikumpulkan kepada sang adik sebelum diserahkan ke Terbit.

LPSK dan LBH Medan menilai kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terhambat akibat saksi dan korban takut bersaksi. Polisi menyelidiki dugaan kematian di kerangkeng.