Terhambat Ketakutan Korban - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Terhambat Ketakutan Korban

LPSK dan LBH Medan menilai kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terhambat akibat saksi dan korban takut bersaksi. Polisi menyelidiki dugaan kematian di kerangkeng.

Polisi memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Langkat, Sumatra Utara, 26 Januari 2022. ANTARA/Oman. tempo : 173077825450.

JAKARTA - Pengusutan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, terhambat minimnya keterangan saksi dan korban. Mereka diduga takut melaporkan detail kejadian karena besarnya kekuasaan Terbit di Langkat, Sumatera Utara. "Asumsi kami memang mengandung risiko," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, kemarin.

Terbit Perangin Angin, 49 tahun, merupakan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin Kerangkeng Manusia Langkat

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Rak Kosong Minyak Goreng
Berita Utama

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option
Metro

Ancang-ancang Tilang untuk Pelanggar Uji Emisi
Ragam

Gubernur Anies Segera Evaluasi Sekolah Tatap Muka

Konten Eksklusif Lainnya

5 November 2024
4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.