Penyidik KPK menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka dugaan korupsi bansos presiden. Siapa lagi terlibat?

Setiap tahun, setiap periode, bantuan sosial selalu tak tepat sasaran. Akibat jadi instrumen kepentingan politik.

Bantuan sosial makin masif mengucur ke masyarakat. Disebut-sebut demi salah satu pasangan yang terafiliasi dengan penguasa.   

Bansos yang langsung diberikan kepada masyarakat kerap rentan dipolitisasi. Praktik politik gentong babi menjelang pemilu.

Menjelang Pemilu 2024, pemerintah menggelontorkan program bantuan sosial. Apakah ini bisa disebut politik gentong babi?

KPK membawa telepon seluler dan notebook dari kantor Kementerian Sosial. Kasus korupsi bansos beras terus diusut.

KPK menetapkan enam tersangka dugaan korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial. Satu di antaranya Kuncoro Wibowo.

Pantauan persidangan oleh Indonesia Corruption Watch menunjukkan pemberantasan korupsi kian buruk. Jaksa dan hakim berperan besar menggagalkan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi.

Validitas data menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam program bantuan sosial. Data penerima bansos perlu segera diperbaiki sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengoreksi pasal soal impunitas atau kekebalan hukum pejabat dalam Perpu Penanganan Covid-19 layak diapresiasi. Menjadi momentum bagi penegak hukum untuk terus menelisik dugaan penyelewengan.

Pertimbangan yang meringankan Juliari karena menderita setelah mendapat cacian masyarakat seharusnya dijadikan pijakan KPK untuk mengajukan banding.

Rata-rata tuntutan jaksa KPK terhadap terdakwa korupsi pada 2020 sekitar 4 tahun 10 bulan penjara.

Pidana 11 tahun penjara dalam tuntutan jaksa penuntut atas kesepakatan pimpinan KPK. Tuntutan rendah ini diduga mempengaruhi vonis ringan terhadap Juliari Batubara.

Dua politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, terseret dalam kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara. Dua nama itu hilang dari surat dakwaan.

Majelis hakim memvonis bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial--jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Terbukti menerima suap Rp 32 miliar, Juliari berkukuh menyangkal terlibat korupsi. Hakim meringankan hukuman dengan dalih politikus PDI Perjuangan itu telah mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat. Adapun ahli hukum berpendapat Juliari seharusnya divonis lebih berat karena melakukan korupsi di masa pandemi.

Kejanggalan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 terasa sejak tahap penyidikan, dakwaan, tuntutan jaksa KPK, hingga putusan hakim. Juliari Batubara pun dihukum ringan.

Sebanyak 18 korban korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara sedang mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung. Vonis bersalah Juliari menjadi amunisi baru penggugat.

Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, sungguh mengecewakan.