Pelanggaran administrasi dalam program pembentukan Komponen Cadangan memunculkan potensi kecurangan. Perlu penelusuran lebih jauh untuk memastikan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah segera mengevaluasi pembentukan pasukan Komponen Cadangan. Dalih pentingnya pasukan cadangan untuk menghadapi ancaman perang dinilai semakin meragukan. Temuan BPK justru mengungkap penyimpangan pengadaan sehingga program ini berpotensi menjadi ladang buang-buang uang.

Sikap pemerintah melanjutkan program Komponen Cadangan dipersoalkan. Selain penganggarannya bermasalah, pembentukan pasukan cadangan ini dinilai tergesa-gesa, tanpa analisis mendalam ihwal ancaman negara, serta berpotensi dibelokkan untuk kepentingan non-perang.  

Alokasi anggaran program Komponen Cadangan angkatan ketiga pada 2023 sekitar 1 persen dari total Rp 134 triliun pagu anggaran Kementerian Pertahanan. Perekrutan paramiliter ini akan tetap berlanjut walau ada temuan BPK.

Antara putusan dan pertimbangan MK mengenai uji materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Komponen Cadangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dianggap tak konsisten. Meski uji materi ditolak, MK meminta adanya perubahan undang-undang.

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan di Kementerian Pertahanan. Sejumlah pengadaan dilakukan mendahului kontrak dan sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum pasukan cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengan.

BPK menemukan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah yang menyalahi peraturan perundang-undangan untuk program Komponen Cadangan pada Kementerian Pertahanan. Payung hukum Komcad dinilai memberi celah penyelewengan.

Di tengah pro dan kontra, pemerintah berkukuh melanjutkan program pembentukan Komponen Cadangan. Belum ada perang, sebagian prajurit Komcad diikutsertakan dalam kegiatan TNI di desa-desa.

Pembentukan Komponen Cadangan sejak dulu menuai pro dan kontra. Payung hukumnya dinilai bermasalah.

Pelibatan ASN menjadi anggota komponen cadangan berpotensi mengganggu kerja-kerja pelayanan publik. Dianggap serupa dengan militerisasi sipil pada masa Orde Baru.

Pelatihan bagi anggota komponen cadangan sedikitnya 600 jam selama tiga bulan. Masa bakti tentara cadangan dibatasi hingga usia 48 tahun.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah militer modern Indonesia, warga sipil dilatih layaknya tentara. Sebanyak 3.000 orang itu tergabung dalam komponen cadangan TNI yang kemarin dikukuhkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dinilai tak menjawab tantangan zaman, ketika perang siber dan terorisme lebih sering menjadi ancaman.

Komponen cadangan sulit menjawab isu pertahanan nonkonvensional, seperti serangan siber dan tindak terorisme.

Ide pembentukan komponen cadangan muncul dan tenggelam sejak awal reformasi. Presiden Jokowi mengesahkan undang-undangnya pada 2019 setelah pembahasan singkat dan senyap di DPR.

Konsep komponen cadangan tentara Indonesia mirip dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan wajib militer yang berlaku di Korea Selatan dan Singapura.

Pembentukan komponen cadangan yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Bandung tidaklah diperlukan. Apalagi konsep pasukan cadangan itu juga bisa berbenturan dengan hak-hak masyarakat sipil.

Komponen cadangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.