Sebelas organisasi masyarakat sipil menggugat PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Tiga warga Desa Pakel ditangkap atas laporan menyebarkan berita bohong. Diduga laporan itu berhubungan dengan konflik agraria.

Rencana pemberian HGB lebih dari seabad untuk investor IKN menuai kritik. Pemerintah berdalih sudah memenuhi aturan.

Apa saja masalah dalam penyusunan rencana Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria?

Pegiat lingkungan mengingatkan pemerintah bahwa tanah yang menjadi lokasi ibu kota negara Nusantara bukanlah tanah tak bertuan. Selain dikuasai perusahaan tambang dan hutan, kawasan IKN juga dihuni masyarakat adat dan petani kecil secara turun-temurun. 

Pengacara Agung Hermansyah menilai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bukan syarat jual-beli dan pendaftaran tanah. Tumpang-tindih kewenangan BPN dan BPJS Kesehatan.

Polisi menangkap komplotan mafia tanah yang diduga telah berulang kali menjual aset negara eks-BLBI.

Pemerintah perlu menjelaskan status kepemilikan tanah di Petamburan setelah Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997 dicabut.

Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997 membuka peluang warga Petamburan untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah.