Pemerintah harus memastikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak diselewengkan ketika minat warga bederma meningkat.

Rencana Kementerian Sosial membentuk Satuan Tugas Pengawas Lembaga Filantropi menuai kritik. Revisi Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang dinilai lebih mendesak.

Empat petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air. Sebagian duit ditengarai mengalir ke perusahaan afiliasi.

Dugaan penyelewengan dana publik yang dikelola oleh ACT harus diusut tuntas. Pengusutan ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana publik tidak luntur.

PPATK kembali membekukan transaksi senilai Rp 117,89 miliar yang berhubungan dengan ACT. Jumlah rekening yang diblokir bertambah.

Masalah yang melilit ACT menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga filantropi.

PPATK membeberkan sederet transaksi mencurigakan yang melibatkan ACT dan pegawainya. Berujung ke pemblokiran rekening yayasan.

Kasus dugaan penyelewengan dana ACT berujung pencabutan izin dan pembekuan rekening. Lembaga pengumpul sumbangan tersebut memastikan akan tetap menyalurkan donasi.

Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai sebagai imbas lemahnya Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Upaya para pegiat filantropi mendorong perubahan regulasi yang terbit pada 1961 tersebut mentok di tangan pemerintah dan DPR. Celah penyelewengan dana justru semakin lebar di tengah geliat kedermawanan.

BNPT dan Densus 88 mempelajari laporan PPATK tentang dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan ACT. Masyarakat diimbau berhati-hati menyalurkan sumbangan. 

Perilaku relawan ACT di lokasi bencana menjadi sorotan di tengah dugaan penyelewengan dana publik di lembaga kemanusiaan tersebut. Marak aksi pasang atribut ACT di lokasi bencana, tapi diduga nihil kegiatan.

Dugaan penyelewengan di lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dinilai sebagai salah satu dampak lemahnya regulasi. Undang-undang yang menjadi payung hukum berumur lebih dari setengah abad. 

Penyelewengan donasi oleh ACT salah satunya karena celah regulasi. Perlu standar akuntabilitas sumbangan.

Pejabat ACT diduga menyelewengkan dana umat untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, PPATK mengaku menemukan indikasi adanya penyimpangan dana dari lembaga filantropi.  

Presiden ACT tidak membantah berita Tempo meski tidak semua isi tulisan dianggap benar. Dia pun mengklaim laporan keuangan ACT selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Beberapa komunitas mengungkapkan pengalamannya bekerja sama dengan ACT. Ada yang merasa dimanfaatkan untuk popularitas ACT.