Pengalihan ribuan peneliti yang berada di 919 unit riset pada 74 kementerian dan lembaga ke BRIN disimpulkan melanggar prosedur. BRIN diminta memperbaiki proses alih peneliti tersebut.

Peraturan Presiden yang mengatur integrasi berbagai lembaga riset ke dalam BRIN mengacu pada Pasal 121 UU Cipta Kerja. Omnibus law dinyatakan cacat formal dan inkonstitusional.

Meski penolakan dan keraguan muncul, BRIN tetap melanjutkan penarikan peneliti dari kementerian dan lembaga. Sekitar seribu peneliti tambahan dari enam kementerian dikukuhkan pada bulan ini.

Riset nasional di sejumlah lembaga penelitian diperkirakan mandek setelah integrasi berbagai organisasi ke BRIN. Kolaborasi penelitian digagas untuk menambal peneliti lama yang berstatus non-pegawai negeri.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko, menjabarkan kelemahan yang membuat riset Indonesia tertinggal. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, dia juga menjelaskan duduk perkara Lembaga Eijkman yang belakangan menjadi polemik.

Gde Siriana, pengarang buku Keserakahan di Tengah Pandemi, mengurai pokok masalah pembentukan BRIN. Bukan reorganisasi melainkan revitalisasi.

Peleburan berbagai lembaga riset serta unit penelitian di kementerian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipastikan tak akan mengganggu aktivitas riset. Swasta khawatir meleburnya sejumlah lembaga riset ke BRIN menimbulkan polemik birokrasi, termasuk pembagian royalti.

Meleburnya Eijkman ke BRIN tak menghentikan studi pengembangan vaksin Merah Putih. Badan Pengawas Obat dan Makanan baru menerbitkan sertifikat kelayakan produksi vaksin untuk uji klinis bagi Bio Farma.

Peleburan puluhan unit riset, salah satunya Eijkman, ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyisakan sejumlah persoalan. Peneliti non-PNS terancam kehilangan pekerjaan.

Sejumlah perusahaan farmasi dan lembaga terus berlomba dengan waktu untuk memproduksi vaksin di dalam negeri. Ada yang masih berfokus membuat vaksin primer, ada pula yang mulai mengembangkan vaksin booster. 

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman memasuki masa praklinis. 

Pemerintah terus menguji kemanjuran terapi plasma konvalesen, meski sejumlah penelitian di luar negeri menemukan bahwa terapi ini tidak menunjukkan khasiat bagi pasien Covid-19.