PDIP menolak revisi UU TNI dan RUU Polri. Berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

Revisi UU TNI tetap berlanjut meski ditolak PDIP. Kembalinya dwifungsi ABRI?

Revisi UU TNI disetujui dalam sidang paripurna DPR menjadi RUU inisiatif. Muncul kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI.

Di negara demokrasi, perbantuan militer di ranah sipil memiliki aturan yang jelas. Keterlibatan militer bersifat sementara.

Dwifungsi militer yang menguat di era Presiden Jokowi akan dilegalkan lewat revisi UU. Berubah istilah menjadi multifungsi TNI.

Pemerintah gencar menghidupkan kembali konsep dwifungsi. Setelah merevisi UU ASN, mereka kini menyiapkan aturan teknis penempatan TNI-Polri di jabatan sipil.

Masyarakat sipil menentang langkah pemerintah menempatkan prajurit TNI di jabatan sipil. Tanda dwifungsi tentara hidup lagi.

Reformasi 1998 sudah menjadi mitos tanpa makna. Banyak agenda reformasi yang tidak tercapai hingga kini.

Usulan revisi UU TNI versi Mabes TNI banyak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Usulan Mabes TNI terhadap rencana revisi Undang-Undang TNI menunjukkan kemunduran dalam agenda reformasi TNI.

Berbagai usulan revisi UU TNI diduga untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Jabatan sipil untuk prajurit diperluas.

Sudibyo masuk partai politik karena hendak memperjuangkan hak prajurit. Pensiunan jenderal bintang dua ini berlabuh di PAN.

Masyarakat sipil berharap Laksamana Yudo Margono mendorong reformasi secara menyeluruh di lingkup internal TNI saat menjabat Panglima TNI. Yudo mempunyai pekerjaan rumah yang banyak untuk memperbaiki TNI.

Al Araf, peneliti senior Imparsial, mengkritik pengangkatan perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Peneliti dan pegiat demokrasi ragu akan klaim bahwa penugasan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah adalah demi pengamanan menuju pilkada serentak 2024. Mereka justru curiga praktik yang mirip dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu merupakan siasat demi pemenangan pemilu kubu tertentu.

Tak ada alasan kemendesakan untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri, meski dengan alasan keamanan.

Pemilihan umum serentak 2024 membuka peluang bagi para perwira tinggi TNI dan Polri aktif menjadi penjabat sementara kepala daerah. Mereka berkesempatan mengisi kekosongan pemimpin di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Praktik ala dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu bisa mencederai demokrasi. Berbagai kalangan mengkritik rencana tersebut.

Pengangkatan perwira TNI atau Polri sebagai penjabat kepala daerah dianggap telah melanggar undang-undang. Berpotensi membuka peluang kembalinya praktik pemerintahan Orde Baru.

Pemilihan umum serentak 2024 membuat kekosongan pemimpin di 23 provinsi dan 248 kabupaten/kota. Sejak 2016, pemerintah berulang kali menunjuk perwira TNI/Polri sebagai gubernur sementara.