Penurunan penerimaan pajak berisiko memperlebar defisit APBN. Berhemat adalah solusi terbaik.

Kredit untuk sektor riil mengering karena dana perbankan tersedot surat utang negara. Bisa membuat perekonomian semakin lesu.

Pemerintah akan menambah belanja meski penerimaan diproyeksikan tak naik banyak. Penarikan utang baru jadi solusi.

Beban utang pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diproyeksikan mencapai Rp 8.500 triliun.

Asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023 dianggap tidak realistis. Pemerintah diimbau membatasi pengucuran insentif ataupun subsidi.  

Pemerintah didesak menyetop rencana belanja pada proyek-proyek infrastruktur. Kapasitas anggaran untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi menjadi pertaruhan. 

Anggaran kompensasi dan subsidi energi masih berpotensi membengkak kendati harga bahan bakar minyak telah dinaikkan. Apa saja penyebabnya?

Pemerintah bersiap menurunkan defisit APBN tahun depan kembali ke posisi di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebijakan anggaran yang ketat akan menghambat pemulihan ekonomi.

Imbal hasil obligasi pemerintah yang tinggi dianggap masih menarik bagi investor. Tapi pemerintah harus berhati-hati karena beban utang bunga bisa semakin tinggi.

Pertumbuhan penerimaan negara membuat defisit anggaran terus menurun. Namun kinerja APBN pada tahun ini dinilai masih lebih rendah dibanding kondisi sebelum masa pandemi.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2022 mencapai 4,85 persen. Pemerintah menambal kekurangan pendapatan Rp 868,02 triliun dengan utang.

Pemerintah kembali mencari utang baru untuk menutup defisit anggaran tahun depan. Namun sejumlah ekonom mengingatkan, jika pendapatan lebih rendah, pertumbuhan utang yang terus menggunung akan menjadi jebakan. Inflasi yang tinggi serta ketidakpastian ekonomi global harus tetap diwaspadai karena berpotensi menambah tekanan beban bunga utang Indonesia.

Pemerintah merancang aneka strategi pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan surat utang baru dan menggenjot penerimaan pajak menjadi prioritas.

Pemerintah optimistis pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat mendongrak kinerja penerimaan negara. Peningkatan penerimaan perpajakan bersumber dari sejumlah kebijakan baru dalam UU HPP.

Ekonom menilai skema burden-sharing akan memberikan kepastian permintaan SUN pada tahun depan. Dapat menjadi bantalan empuk yang siap kapan pun menambal defisit APBN.

Pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial dalam rancangan APBN 2022. Tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan.

Bank Indonesia memberikan dukungan menyerap surat berharga negara.