Kementerian Dalam Negeri meminta daerah segera mengalokasikan anggaran pilkada 2024. Antisipasi percepatan pilkada serentak.

Pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal ditopang konsumsi dan produksi domestik, khususnya yang bersumber dari inisiatif daerah.

Pemerintah daerah yang wilayahnya didominasi perairan meminta adanya aturan baru setingkat undang-undang. Selama ini, politik alokasi anggaran dianggap belum adil karena berbasis jumlah penduduk dan luas daratan.

Sejumlah perwakilan daerah kepulauan mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan agar kewenangan mengelola sumber daya alam dan anggaran diperkuat. Berharap perbaikan hidup masyarakat daerah kepulauan.

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah. Pemerintah pusat diminta bersikap lebih tegas terhadap pemerintah daerah yang serapan anggarannya rendah.

Peneliti dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia menyoroti belum optimalnya penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam menyokong kesejahteraan petani tembakau.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta meloloskan anggaran pengadaan atribut serta pakaian dinas anggota Dewan sebesar Rp 1,7 miliar. Setiap anggota legislatif akan menerima lima setelan pakaian senilai Rp 16 juta. Pengamat menilai anggota eksekutif dan legislatif tak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan di masa pandemi Covid-19.

Pemprov dan DPRD Jakarta sudah beberapa kali meloloskan anggaran besar ke dalam APBD 2022. Beberapa di antaranya dinilai hanya untuk kepentingan eksekutif dan legislatif belaka. Pengamat menilai APBD seharusnya difokuskan pada pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan pembangunan masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) diharapkan akan menghapus kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

Panitia dan PT Jakarta Propertindo masih saja belum mau membuka data tentang perusahaan-perusahaan yang berminat menjadi sponsor perhelatan Formula E di Jakarta. Mereka hanya berdalih ada beberapa perusahaan yang akan turut membiayai pelaksanaan Jakarta E-Prix, 4 Juni mendatang.

Kelompok masyarakat sipil mengkritik keputusan Pemprov dan DPRD DKI menambah jumlah tunjangan perumahan anggota legislatif di tengah situasi pandemi. Pemprov dan DKI justru berniat membuat pergub untuk menjadi payung hukum.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta bermufakat meningkatkan besaran anggaran tunjangan anggota Dewan hingga Rp 26,42 miliar tahun ini. Setiap anggota legislatif mendapat penambahan dana untuk tunjangan rumah, komunikasi, dan kegiatan reses.

Kementerian Dalam Negeri meminta penjelasan dari sepuluh kepala daerah tentang status APBD 2021 yang masih mengendap di bank. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ternyata masih setuju memberikan alokasi anggaran untuk pembiayaan upah dan kinerja TGUPP Gubernur Anies Rasyid Baswedan, meski Badan Anggaran DPRD hanya mengabulkan 63 persen atau Rp 12,5 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 19,8 miliar.

DPRD mengklaim menjadi tempat "curhat" sejumlah kepala dinas soal cawe-cawe TGUPP dalam proses pengambilan keputusan. Sekretariat Daerah DKI Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi soal peran tim khusus Gubernur Anies Baswedan tersebut.

Masyarakat sipil mengkritik Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terus berupaya meloloskan mata anggaran janggal ke anggaran pendapatan belanja daerah. Keduanya pernah berencana menambah tunjangan DPRD hingga Rp 580 miliar dalam rencana kerja tahunan 2021 dan dana kunjungan dapil Rp 49 miliar pada rancangan anggaran 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membongkar ulang detail daftar penerima dana hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022. Dinas Sosial akan diminta membeberkan detail keperluan dana hibah bagi Yayasan Pondok Karya Pembangunan dan lembaga Bunda Pintar Indonesia.

Usulan anggaran kunjungan ke dapil menunjukkan sikap DPRD DKI Jakarta yang tak peka akan krisis. Ironis di tengah upaya pemerintah daerah memangkas belanja penting.