Belum Perlu Aturan Baru Daerah Kepulauan
Pemerintah daerah yang wilayahnya didominasi perairan meminta adanya aturan baru setingkat undang-undang. Selama ini, politik alokasi anggaran dianggap belum adil karena berbasis jumlah penduduk dan luas daratan.
arsip tempo : 171354763486.
JAKARTA – Pemerintah menyatakan sejumlah aturan yang ada saat ini masih bisa mengakomodasi permintaan ihwal keadilan anggaran dan hak pengelolaan sumber daya dari pemerintah daerah kepulauan. Para pemimpin daerah yang wilayahnya didominasi perairan itu kerap mengeluhkan minimnya dana yang mereka terima dibanding daerah yang wilayahnya berbasis daratan.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri, R
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
