maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Terbelah di Kebon Sirih

Usul DKI untuk menambahkan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 disambut pro dan kontra di DPRD. Pendukung menilai perlu terobosan atas rendahnya kesadaran warga, penolak menyatakan aturan saat ini belum dijalankan secara penuh.
Senin, 19 Juli 2021

arsip tempo : 173074317740.

Polda Metro Jaya memberikan keterangan pers tersangka pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Mapolda Metro Jaya, 5 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W. tempo : 173074317740.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terbelah menanggapi usul penambahan sanksi pidana dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, menyatakan partainya mendukung pemerintah memasukkan sanksi pidana dalam revisi perda tersebut.

"Semangat dari revisi ini bukan untuk menghukum, tapi membangun kesadaran kolektif warga Ibu Kota serta membuat efek jer

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Imam Hamdi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Covid-19
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 4 November 2024

  • 3 November 2024

  • 2 November 2024

  • 1 November 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan