Korupsi dana hibah oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menunjukkan uang negara untuk kepentingan masyarakat banyak masih rentan dijarah. Akibat lemahnya aturan.

Ide mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak akan menyelesaikan masalah. Cermin ketidakpercayaan elite pada kedaulatan rakyat. 

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta akan merevisi peraturan gubernur tentang tunjangan anggota legislatif Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan dinaikkan adalah tunjangan perumahan, dari Rp 60 juta menjadi Rp 70 juta per bulan.

Karakteristik dana kunjungan dapil mirip anggaran reses. Penggunaan anggaran reses DPRD Jakarta selama ini nyaris tak ada pertanggungjawaban.

Ketua DPRD DKI dilaporkan ke Badan Kehormatan. Menyelipkan penetapan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah.

Dewan harus mengagendakan kembali rapat paripurna interpelasi Formula E. Hak bertanya itu bisa gugur jika tidak kuorum lagi.

KPK mencecar Prasetyo perihal proses penganggaran pembelian tanah di Munjul. Legislator juga berpotensi disuap karena memiliki kewenangan penganggaran.

Tingkat kepatuhan anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan LHKPN 2020 hanya 62,04 persen. Tertinggal dari legislator Papua dalam melaporkan harta kekayaan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.