JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi daftar penerima manfaat bantuan sosial tunai (BST) penanganan pandemi Covid-19. Sebab, setelah verifikasi lapangan, Dinas Sosial mendapati banyak orang yang dianggap tak berhak dalam daftar penerima manfaat tahap I. "Kami melakukan pembaruan data agar penerimanya tepat sasaran," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, akhir pekan lalu.
Penyaluran bantuan tunai ini terbagi atas dua sumber, yaitu pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial. Sebelum perubahan tipe bantuan dari bahan pokok menjadi uang tunai per awal tahun ini, pemerintah pusat telah memangkas jumlah keluarga penerima di Ibu Kota dari 1,3 juta menjadi 750 ribu. Walhasil, totalnya menjadi 1,99 juta keluarga
Setelah penyaluran bantuan tahap pertama 2021 pada akhir Januari lalu, Kementerian Sosial dan DKI kembali mengurangi jumlah penerima manfaat sebanyak 186 ribu keluarga. Dengan demikian, penerima yang diklaim sah oleh Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi di Jakarta sebanyak 1,8 juta orang.
Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari menyatakan penghapusan 186 ribu nama tersebut merupakan hasil verifikasi panjang yang melibatkan pengurus tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) secara langsung. Menurut dia, pemerintah meminta para pengurus lingkungan tersebut memastikan nama-nama yang masuk daftar Dinas Sosial masih tinggal di lokasi yang sama. "Ada yang sudah meninggal, pindah ke luar DKI, dan perubahan status melalui perkawinan," ujarnya.
Beberapa nama lain tercoret dari daftar penerima manfaat karena telah masuk daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Selain itu, Premi melanjutkan, beberapa nama penerima manfaat ternyata memiliki kondisi ekonomi yang baik. "Memiliki penghasilan tetap," katanya.
Input data saat penyaluran bantuan sosial tunai di SDN 01 Rambutan, Jakarta, 13 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat.
Bantuan tunai ini diberikan sejak Januari hingga April mendatang. Setiap bulan, penerima mendapat Rp 300 ribu. Pemerintah DKI menyalurkan bantuan kepada 1.055.216 keluarga melalui Bank DKI Jakarta. Sementara itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan kepada 750 ribu keluarga via PT Pos Indonesia. Bantuan ini sempat memicu polemik saat DKI dan Kementerian Sosial tak kunjung menyalurkan bantuan tunai tahap II, Februari lalu. Penerima baru mendapat bantuan mulai Jumat pekan lalu.
Pengurus lingkungan melakukan pendataan mulai Februari hingga awal bulan ini. "Kami menghapus sejumlah nama warga yang sudah tak lagi tinggal di sini," kata Bayu Pasca, Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jumlah penerima di daftar nama itu naik-turun. Menurut dia, pengurus RT dan RW sering kali mengajukan nama baru. "Selama ini ada keluarga yang sebenarnya butuh bantuan, tapi malah tak mendapat bantuan."
Bayu tak memegang data detail jumlah warga Kelurahan Lenteng Agung yang dihapus dari daftar penerima bantuan tunai. Demikian juga dengan jumlah nama baru penerima manfaat. Yang jelas, dia melanjutkan, nama baru tersebut akan kebagian buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI sebagai syarat penerima bantuan tunai. "Senin (hari ini), Kecamatan Jagakarsa akan membagikannya kepada 117 warga, yang terdiri atas nama baru dan mereka yang dulu tidak hadir saat pembagian awal," ujarnya.
Penentuan nama baru tersebut tak ujug-ujug dilakukan. Ketua RW 01 Sunter Agung, Aris Munandar, mengatakan pengurus lingkungan menggelar musyawarah warga untuk menetapkan keluarga-keluarga yang masuk daftar penerima manfaat baru. Jumlah penerima baru disesuaikan dengan slot kosong yang "ditinggalkan" warga yang pindah rumah. Sama seperti Lurah Bayu, dia mengaku tak mengetahui jumlah nama yang kemudian lolos verifikasi dari Dinas Sosial. "Ada puluhan nama yang kami ajukan," kata Aris.
Hasil verifikasi ulang itu adalah penyaluran bantuan sosial 2021 tahap II di Ibu Kota. Beberapa hari terakhir, sejumlah titik ATM Bank DKI dipadati warga. Sabtu siang lalu, Tempo mendapati antrean di ATM Pasar Bukit Duri Puteran, Manggarai, Jakarta Selatan. Lebih dari 20 warga Kelurahan Bukit Duri tampak berderet mengular di pelataran pasar. Beberapa dari mereka mengaku khawatir namanya terhapus dari daftar penerima. "Saya dan beberapa keluarga sempat nanya ke RT dan RW ketika muncul berita ada nama yang dihapus. Ya, jujur saja, kalau saya tak dapat, susah," kata Wawan, warga RW 002, pekerja serabutan di Stasiun Manggarai.
