Dugaan korupsi dalam penyaluran bansos sudah ditelusuri KPK sejak tahun lalu. Penyidik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Sejumlah ekonom menilai bansos hanya bisa menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Diperlukan solusi jangka panjang.

Pemerintah menyiapkan program bantuan sosial baru menjelang Ramadan untuk tiga bulan. Mengapa bansos baru dibutuhkan?

Sejumlah lembaga pengawas dan auditor memeriksa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Akurasi data menjadi sorotan. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yakin bantuan sosial Rp 24,17 triliun dapat menurunkan tingkat kemiskinan 0,3 persen. Ekonom menilai tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan angka kemiskinan turun saat inflasi naik akibat lonjakan harga BBM.

Dari sisi hukum, ketidakadilan itu nyata. Sudah lama ada seloroh di masyarakat bahwa hukum hanya tegak di kalangan tertentu dan lemah di kalangan yang lain. Tegak dan lemah itu bergantung pada siapa yang berkuasa dan yang punya uang.

Penyaluran tiga bantuan sosial pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun tidak bisa berjalan serentak. Dua di antaranya masih menunggu payung hukum.

Pemerintah menyiapkan tambahan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Nilainya dihitung dengan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan harga BBM 30-35 persen.

Pemerintah mengklaim masih memiliki dana cadangan sebesar Rp 18 triliun pada anggaran program Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dana tersebut bakal digunakan untuk aneka program bantuan sosial.

Beras bansos yang dipendam di Depok dipastikan beras rusak. Polisi menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan indikasi tindak pidana.

Bantalan subsidi disiapkan agar lonjakan inflasi tak terlalu mempengaruhi masyarakat.

Setelah menggulirkan program subsidi upah dan bantuan produktif usaha mikro, pemerintah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah. Bantalan ini diberikan untuk menopang daya beli agar mereka tidak turun kelas. Namun akurasi data penerima manfaat masih menjadi kendala.

Pemerintah mulai menyalurkan BLT minyak goreng. Pemberian bantuan kepada 23 juta penerima itu ditargetkan selesai sepekan sebelum Idul Fitri. Pendataan pedagang kaki lima menjadi tantangan.

Penyaluran dana bantuan sosial kembali menjadi jurus andalan pemerintah demi meredam gejolak setelah kenaikan harga sejumlah komoditas. Bulan ini, pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan ke depan. Keputusan pencairan BLT minyak goreng sempat diwarnai tarik-ulur terkait dengan kepentingan politik.

Pencairan bantuan sosial berbentuk bantuan pangan nontunai (BPNT) berubah menjadi kekecewaan. Telur BPNT itu busuk dan tidak layak konsumsi, serta rasa buah kecut di mulut.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun depan akan diperluas. Menyasar warga miskin ekstrem, memperpanjang aneka insentif.

Survei yang dilakukan PBB bersama beberapa lembaga mengungkap soal dampak pandemi Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia. Dampak itu berupa kerentanan ketenagakerjaan, pendapatan, dan kemampuan menghadapi guncangan.

Salah alamat bantuan sosial, yang diterima 31 ribu pegawai negeri, menunjukkan amburadulnya manajemen data pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan ada kesengajaan. 

Validitas data menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam program bantuan sosial. Data penerima bansos perlu segera diperbaiki sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri.

Proses penetapan data penerima bantuan kembali menjadi sorotan setelah puluhan ribu pegawai negeri sipil memperoleh program bantuan sosial. Angka salah alamat bantuan itu ditengarai lebih besar dari angka yang diumumkan Menteri Sosial. Buruknya validitas data berpotensi memicu korupsi dan ketimpangan dalam penyaluran bantuan.