Minim Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah mengaku kurang dilibatkan dalam program bansos. Sinergi pusat dan daerah disoroti.
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) bahan pokok masih belum memadai. Salah satu sebabnya adalah penetapan kuota, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), dan lokasi, serta anggarannya belum melibatkan dinas sosial di daerah.
Dinukil dari laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial penanganan Covi
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini