Pemerintah daerah mengaku kurang dilibatkan dalam program bansos. Sinergi pusat dan daerah disoroti.

Audit BPK hingga triwulan III 2022 menemukan 21 masalah dalam penyaluran bansos Covid-19 bernilai total Rp 350 miliar.  

Badan Pusat Statistik menggeber program Registrasi Sosial Ekonomi sebelum aturan pelaksanaannya ditandatangani. Berpotensi tumpang-tindih dengan data kependudukan lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan draf Rancangan Peraturan Presiden Pelindungan Sosial yang akan menjadi payung hukum Regsosek. 

Bappenas mengklaim Regsosek akan membantu pemutakhiran DTKS milik Kementerian Sosial. Mensos Tri Rismaharini meyakini data kementeriannya valid. 

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Dua lembaga pemerintah tengah melakukan sensus kependudukan. BPS menjalankan program Registrasi Sosial Ekonomi, sedangkan BKKBN sedang memutakhirkan pendataan keluarga yang akan digunakan sebagai basis data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa perbedaan keduanya?

Sejumlah lembaga pengawas dan auditor memeriksa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Akurasi data menjadi sorotan. 

Pemerintah mengerahkan puluhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Apa saja tugas setiap institusi?