JAKARTA– Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, memastikan kredit modal sebesar Rp 1 triliun yang disalurkan Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dimanfaatkan untuk mendongkrak operasional ekspor perusahaan. “Ini program penugasan khusus ekspor (PKE),” ucap Irfan melalui keterangan tertulis, kemarin.
Bila merujuk rencana perseroan pada Juli lalu, anggaran ini tak menjadi bagian dari dana pinjaman berbunga sebesar Rp 8,5 triliun yang akan dikucurkan pemerintah untuk menyelamatkan bisnis maskapai penerbangan pelat merah tersebut.
Dalam rencana pemulihan bisnis yang dipaparkan di Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli lalu, manajemen Garuda mengusulkan dana pinjaman pemerintah dicairkan dengan skema obligasi wajib konversi (mandatory covertible bond/MCB). Dana sebesar Rp 8,5 triliun itu rencananya mengalir ke program efisiensi yang sedang digencarkan perseroan. Saat itu, perusahaan memang sudah menunggu pencairan fasilitas ekspor khusus yang telah terencana sebelum munculnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Irfan, kredit LPEI itu khusus dipakai untuk pengembangan ekspor. Garuda Indonesia diminta mengembangkan jalur dan kuota angkutan kargo. Peluncuran sejumlah rute kargo asing Garuda baru-baru ini pun masih termasuk dalam rencana tersebut. “Kontribusinya terhadap pendapatan belum besar, tapi kami dorong terus,” ujarnya.
Manajemen sempat meluncurkan rute penghubung Manado, Sulawesi Utara, dengan Bandar Udara Narita di Prefektur Chiba, Jepang. Penerbangan sekali sepekan itu dilayani armada Airbus 330-200 dengan kapasitas daya angkut mencapai 35 ton. Perusahaan pun membuka rute kargo Makassar-Singapura dengan frekuensi dan pesawat serupa, tapi daya angkutnya mencapai 40 ton.
Dalam surat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Direktur Keuangan dan Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal mengatakan tenor kredit modal kerja ekspor tersebut hanya satu tahun. Ia tak merincikan besaran bunganya. Fuad hanya menyebutkan penugasan itu berbasis Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 428/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendukung Industri Penerbangan.
Sekretaris Perusahaan LPEI Agus Windiarto mengatakan pencairan fasilitas ekspor khusus itu belum selesai, tapi sedang dikebut. “Kami menerapkan prinsip kehati-hatian, sambil menganalisis bisnis jangka panjang dan kinerja debitor.”
Adapun pinjaman Rp 8,5 triliun, kata Irfan, belum cair karena diskusi yang belum rampung di pemerintahan “Tapi kami sudah ajukan jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memperjelas skema MCB dan pencairannya,” katanya. “Rapatnya harus tahun ini.”
Komisaris Utama Garuda Indonesia, Triawan Munaf, meyakini dana pinjaman tersebut bisa cair secara bertahap dalam satu atau dua pekan ke depan. Dia tak menutup kemungkinan bahwa perseroan akan mengajukan pinjaman baru lagi akibat kerugian yang membengkak. “Yang pasti, mereka diminta memperkuat efisiensi,” ucap Triawan kepada Tempo.
Beban keuangan yang dipikul Garuda Indonesia semakin berat. Dalam kondisi pendapatan yang tergerus akibat Covid-19, saldo utang usaha dan pinjaman perseroan hingga Juli lalu masih tercatat sebesar US$ 2,21 miliar. Utang operasional yang mencakup bahan bakar dan biaya penyewaan pesawat saja sudah menembus US$ 905 juta, belum termasuk kewajiban pinjaman jangka panjang dan jangka pendek.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menduga skema MCB hanya taktik pemerintah untuk menambah porsi kepemilikan saham di Garuda Indonesia. “Ada niat mendominasi pengendali saham,” ujarnya. “Mungkin agar jauh lebih mudah mengatur penyelamatan.”
YOHANES PASKALIS
Pinjaman Baru untuk Angkutan Kargo
