JAKARTA – Pemerintah mengupayakan perluasan program guna mempercepat realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan serangkaian usul insentif dan stimulus baru akan segera difinalkan untuk menopang aktivitas dunia usaha serta kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
“Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar juga akan terus didorong,” ujar Airlangga, akhir pekan lalu. Penggunaan anggaran diharapkan tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta dapat dieksekusi dengan cepat. Hingga pekan lalu, anggaran yang terserap masih di bawah 40 persen, dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 695,2 triliun.
Airlangga menjelaskan, beberapa program yang memiliki tingkat penyerapan tinggi adalah bantuan sosial, subsidi upah untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta, serta program dukungan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program bantuan sosial telah terealisasi Rp 91,4 triliun atau 71 persen dari anggaran total Rp 128,2 triliun. Program bantuan subsidi upah hingga September 2020 telah menjangkau 12,7 juta penerima, serta program dukungan UMKM telah terealisasi 64,5 persen dari pagu atau mencapai Rp 22,6 triliun.
“Ke depan, kami juga akan mendorong belanja BUMN dan kementerian/lembaga untuk penyerapan produk UMKM. Selain itu, integrasi program untuk mendorong transformasi digital dan UMKM naik kelas akan terus diupayakan,” ucap Airlangga.
Salah satu wacana stimulus baru yang tengah dikaji adalah untuk sektor perumahan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menuturkan stimulus tersebut masih dipertimbangkan. “Kami tidak mau jorjoran sembarangan, tetap harus hati-hati mengelola keuangan, khususnya jangan sampai keseimbangan makro terganggu,” ucapnya.
Beberapa opsi itu antara lain pembebasan bunga untuk angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) hingga pembebasan pajak. “Ada beberapa usul, tapi masih dilihat apakah tahun ini atau di 2021,” ujarnya. Sektor perumahan menjadi prioritas karena memiliki multiplier effect yang besar, antara lain menarik investasi hingga menyerap banyak tenaga kerja.
Stimulus baru berikutnya yang akan diluncurkan adalah untuk sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 3,8 triliun telah disiapkan untuk berbagai program, di antaranya hibah pariwisata, reaktivasi wisata, serta insentif sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).
“Ini dimaksudkan untuk membantu destinasi dan usaha pariwisata, meningkatkan penerapan protokol kesehatan, hingga meningkatkan trust and confidence wisatawan,” kata Wishnu. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pendapatan sektor ini terjun bebas hingga 90 persen dibandingkan dengan kinerja tahun lalu.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan, di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, pemerintah harus terus memberikan stimulus agar permintaan masyarakat dapat meningkat di tengah pandemi. “Pemerintah harus bekerja keras agar permintaan bisa cepat tumbuh. Belanja pemerintah juga dipercepat dan berbagai kendala juga diatasi,” ucapnya.
Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan menjadi krusial untuk menggerakkan dunia usaha dan mendorong daya beli. “Ini harus distimulasi secara merata hingga ke daerah,” kata Wimboh.
Dari sisi jasa keuangan, Wimboh memastikan otoritas akan proaktif untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang diperlukan guna melancarkan pemulihan ekonomi. “Kami pastikan permintaan untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi sudah tidak ada masalah,” tuturnya. “Perbankan tidak perlu ragu karena program itu akan diperpanjang.”
GHOIDAH RAHMAH
Utak-atik Anggaran Pemulihan Ekonomi
