Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.
Konten

Setelah Guntur Hamzah Terbukti Bersalah
Presiden Jokowi mesti merespons putusan pelanggaran kode etik Guntur Hamzah. Putusan uji materi UU MK mesti diperbaiki.
Berita Utama Edisi : Selasa, 21 Maret 2023

Masyarakat Adat Terjepit Proyek Ibu Kota Negara
Pembangunan IKN tak cuma memperparah bencana banjir, tapi juga mengancam masyarakat adat. Perlu regulasi penyelesaian konflik.
Berita Utama Edisi : Senin, 20 Maret 2023

Aliran Dana di Sekitar Wakil Menteri
Indonesia Police Watch melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke KPK. Ditengarai ada penyalahgunaan wewenang.
Nasional Edisi : Kamis, 16 Maret 2023

Mengusut Kolega Rafael di Kantor Pajak
KPK memeriksa pejabat pajak Wahono Saputro yang diduga berhubungan dengan bisnis Rafael Alun Trisambodo.
Berita Utama Edisi : Rabu, 15 Maret 2023

Besar-Kecil Peluang Golkar-PKB
Kedekatan Golkar dan PKB meramaikan dinamika koalisi partai politik menjelang pemilihan presiden 2024. Bagaimana peluangnya?
Nasional Edisi : Rabu, 15 Maret 2023

Polisi Usut Penembak Trigana
Polisi menyelidiki insiden penembakan pesawat Trigana Air dan Wings Air di Yahukimo. Warga sipil jadi korban konflik bersenjata.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Maret 2023

Yahukimo Tersandera Konflik Bersenjata
Konflik bersenjata mengisolasi Kabupaten Yahukimo. Pasokan bahan kebutuhan pokok menipis karena mandeknya layanan penerbangan.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Maret 2023

Berharap Bharada E Mendapat Pelindungan Kembali
Bharada Richard Eliezer berharap bisa kembali mendapat pelindungan fisik. Sepenuhnya keputusan pimpinan LPSK.
Nasional Edisi : Senin, 13 Maret 2023

Berfokus Menyelisik Saham Konsultan Pajak
KPK menelusuri konsultan pajak yang sahamnya dimiliki pegawai Kementerian Keuangan. Menimbulkan konflik kepentingan.
Berita Utama Edisi : Jumat, 10 Maret 2023

Transaksi Janggal Bernilai Jumbo
Transaksi mencurigakan di Kemenkeu mencapai Rp 300 triliun. Mahfud berujar laporan ada sejak 2009, tapi tak ditanggapi Kemenkeu.
Berita Utama Edisi : Kamis, 9 Maret 2023

Pemecatan Setelah Pelanggaran Disiplin Berat
Rafael Alun disebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. LHKPN jadi petunjuk awal menelusuri hartanya.
Nasional Edisi : Rabu, 8 Maret 2023

Mencari Peristiwa Pidana Harta Rafael
KPK menggeser penelusuran harta jumbo Rafael Alun Trisambodo dari pencegahan ke penindakan. KPK mencari peristiwa pidananya.
Nasional Edisi : Rabu, 8 Maret 2023

Tersebab Abai Menghadirkan Saksi dan Ahli
Komisi Pemilihan Umum disebut tidak menghadirkan saksi dan ahli menghadapi gugatan perdata Partai Prima.
Nasional Edisi : Selasa, 7 Maret 2023

Menggali Bukti Pelanggaran Etik
Komisi Yudisial meminta bantuan sejumlah lembaga untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik hakim PN Jakarta Pusat.
Nasional Edisi : Selasa, 7 Maret 2023

Sikap Pasif MA atas Vonis Penundaan Pemilu
MA enggan berkomentar banyak soal putusan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat dengan dalih kemandirian hakim.
Nasional Edisi : Sabtu, 4 Maret 2023

Lompatan Sesat Putusan Penundaan Pemilu
Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu menuai kritik. Ranah sengketa pemilu ada di Bawaslu dan PTUN.
Berita Utama Edisi : Jumat, 3 Maret 2023

Asal-usul Janggal Harta Rafael Alun
Komisi antirasuah menelusuri asal-usul harta Rafael Alun Trisambodo. Ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang.
Berita Utama Edisi : Kamis, 2 Maret 2023

Titik Terang Dugaan Manipulasi Putusan MK
Bukti dugaan keterlibatan hakim konstitusi dalam perubahan putusan MK sudah di MKMK. Pemeriksaan hakim dimulai hari ini.
Nasional Edisi : Senin, 27 Februari 2023

Kontroversi Kepres Pemberhentian Aswanto
Kepres pemberhentian hakim Aswanto dibuat saat masih aktif bersidang. Diusulkan mengajukan perlawanan hukum.
Nasional Edisi : Senin, 27 Februari 2023

Pasukan Gabungan Dikerahkan ke Wamena
Pasukan TNI-Polri dikerahkan ke Wamena untuk mencegah kerusuhan meluas. Komnas HAM mendesak pengungkapan dan pemulihan korban.