Memulai karir jurnalistik di Tempo sejak 2018 sebagai kontributor. Kini menjadi reporter yang menulis isu hukum dan kriminal sejak Januari 2024. Lulusan sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.
Konten
Tak Ada Pengawas Membuat Pengacara Menjadi Bagian Mafia Peradilan
Pengacara Gregorius Ronald Tannur menjadi bagian dari mafia peradilan. Lemahnya pengawasan terhadap advokat menjadi masalah.
Hukum Edisi : Jumat, 1 November 2024
Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Mengapa Kebijakan Berbuah Pidana?
Kerugian negara dalam dugaan korupsi impor gula ini diperkirakan Rp 400 miliar. Belum ditemukan aliran dana ke Tom Lembong.
Hukum Edisi : Kamis, 31 Oktober 2024
Guru Masa Kini: Mendisiplinkan Siswa Berbuah Status Tersangka
Guru honorer di Konawe Selatan, Supriyani, terancam mendekam di dalam penjara karena mendisiplinkan siswanya.
Hukum Edisi : Kamis, 24 Oktober 2024
Kriminalisasi Rudy Soik Berlanjut
Rudy Soik mendapat banyak tekanan setelah melawan putusan pemecatan. Dia bahkan dituding terlibat perdagangan orang.
Hukum Edisi : Kamis, 24 Oktober 2024
Kortastipidkor: Hadiah Jokowi untuk Polri Sebelum Pensiun
Polri mendapat hadiah dari Presiden Joko Widodo berupa pembentukan Kortastipidkor.
Hukum Edisi : Senin, 21 Oktober 2024
Bunuh Diri Anak dan Remaja Naik
Sepanjang Januari hingga September 2024, terjadi hampir 1.000 kasus bunuh diri. Benarkah media memiliki andil?
Hukum Edisi : Selasa, 15 Oktober 2024
Jejaring Suap Gubernur Kalsel
KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap. Perannya terkuak pasca-OTT.
Hukum Edisi : Kamis, 10 Oktober 2024
Bukti-bukti Akun Fufufafa Terafiliasi Gibran Rakabuming Raka
Penelusuran netizen membuktikan siapa pemilik akun Fufufafa. Sejumlah ahli juga yakin pemilik akun itu mudah dikuak.
Hukum Edisi : Selasa, 8 Oktober 2024
Roy Suryo Dilaporkan: Celah Mengungkap Pemilik Akun Fufufafa
Pelaporan Roy Suryo ke Bareskrim Polri bisa menjadi celah untuk mengungkap siapa pemilik akun Fufufafa sebenarnya.
Hukum Edisi : Selasa, 8 Oktober 2024
Intimidasi terhadap Suara Kritis
Polisi membiarkan pembubaran diskusi oleh kelompok preman pada Sabtu lalu. Pola yang sama terus berulang.
Hukum Edisi : Selasa, 1 Oktober 2024
Penanganan Tawuran di Bekasi Memakan Korban
Polisi membubarkan sekelompok remaja di Bekasi yang diduga hendak tawuran. Tujuh orang tewas tenggelam di Kali Bekasi.
Hukum Edisi : Rabu, 25 September 2024
Pengusaha di Sekitar Putra Jokowi
Kedua putra Jokowi dua kali dilaporkan ke KPK oleh Ubedilah Badrun atas dugaan gratifikasi.
Hukum Edisi : Kamis, 19 September 2024
Nebeng Jet Pribadi ala Kaesang
KPK menerima klarifikasi Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi. Ketua Umum PSI itu mengaku pesawat tersebut pemberian temannya.
Hukum Edisi : Kamis, 19 September 2024
Kenapa Sistem Anti-Kekerasan di Dunia Kerja Penting
Korban kekerasan di dunia kerja kerap takut melapor. Hal itu karena tidak adanya mekanisme pelaporan yang bisa menjamin mereka.
Hukum Edisi : Selasa, 17 September 2024
Penyebab Korban Kekerasan di Dunia Kerja Takut Melapor
Kasus kekerasan terhadap karyawan Brandoville Studios menjadi perhatian publik. Korban kekerasan di dunia kerja kerap bungkam.
Hukum Edisi : Selasa, 17 September 2024
Tuntutan Bebas untuk Pemelihara Satwa Langka Jadi Polemik
Sukena didakwa melanggar aturan tentang satwa langka. Dia dituntut bebas karena dianggap tidak memiliki niat jahat.
Hukum Edisi : Sabtu, 14 September 2024
LPSK Nilai Terpidana Kasus Eky dan Vina Korban Peradilan Sesat
LPSK melindungi tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky karena menilai ada pengadilan sesat delapan tahun lalu.
Hukum Edisi : Jumat, 6 September 2024
6 Kejanggalan Cerita Kematian Eky dan Vina Cirebon Versi Polisi
6 kejanggalan cerita pembunuhan Eky dan Vina Cirebon hasil temuan Tempo.
Hukum Edisi : Jumat, 6 September 2024
Polisi Cenderung Eksesif Menangani Demonstran
Polisi yang diturunkan untuk menangani unjuk rasa mayoritas adalah anak-anak muda. Pengerahan polisi muda ini perlu dievaluasi.
Hukum Edisi : Sabtu, 31 Agustus 2024
SP3 KPK: Dampak Buruk Revisi UU KPK
Setelah revisi UU KPK, lembaga ini menghentikan penyidikan kasus korupsi delapan kali. Tak beda dengan polisi dan jaksa.