Kebocoran data pribadi di dunia maya makin masif sejak pandemi melanda. Sebagian data tersebut dijual, tapi tak sedikit yang dibagikan gratis. Abainya pemerintah memberikan perlindungan dan minimnya tanggung jawab korporasi dalam menjaga privasi menjadi penyebab bocornya data di tengah euforia digital.

Kebocoran data korporasi ataupun lembaga pemerintah semakin masif sejak 2019. Bukan hanya jumlahnya, kualitasnya juga ikut meningkat.

Kebocoran data yang diduga milik pelanggan PLN dan Telkom menambah panjang daftar kasus bocornya data di dunia maya. Maraknya kejadian kebocoran data makin mendesak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Koalisi Gerindra dan PKB mengubah lanskap Islam politik. Apa dampaknya bagi kedua partai untuk maju ke Pemilihan Umum 2024?

Setelah menahan selama 18 bulan, Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen. Dianggap membuka peluang bank sentral untuk memulai era suku bunga tinggi.

Ketersediaan listrik menjadi salah satu kendala besar bagi fasilitas kesehatan. Peneliti dari ITS Surabaya mengembangkan kecerdasan buatan untuk puskesmas di daerah terpencil.

Industri kosmetik halal menjadi kebutuhan bagi sebagian warga Indonesia. Peneliti dari Universitas Katolik Atma Jaya, Putriana Rachmawati, membedah cara mendeteksi unsur haram pada kosmetik.

Sebanyak 24 personel kepolisian kembali dimutasi ke Yanma Polri karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang etik Irjen Ferdy Sambo rencananya digelar pada Kamis besok.  

SIS ALJUFRI melalui lembaga pendidikan Alkhairaat tidak hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi juga sebagai alat dan basis perlawanan terhadap penjajah. #Infotempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?