Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan strategi yang sama seperti saat menghadapi Covid-19 untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK). Setelah penanganan wabah PMK berada di bawah komando BNPB, lembaga ini menghidupkan kembali satuan tugas hingga ke tingkat desa. Benarkah Kementerian Pertanian tidak cakap dalam menghadapi wabah?

BNPB mengambil alih komando penanganan wabah PMK dari Kementerian Pertanian. Terdeteksi pada akhir April lalu, PMK sudah menyebar ke 19 provinsi.

Kekerasan untuk mengejar pengakuan mereka yang dituduh terlibat tindak pidana oleh aparat kepolisian sulit dihilangkan. 

Rancangan Undang-Undang KUHP mengandung sejumlah masalah. Menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial yang seharusnya sudah dihapus.

Pertamina membuka pendaftaran bagi konsumen yang berhak membeli Pertalite pada 1 Juli. Perlu kebijakan lain yang mendukung, seperti menyiapkan SPBU dengan infrastruktur yang memadai.

Rencana pengesahan tiga provinsi baru di Papua sebagai daerah otonom baru menuai aksi protes dan ancaman dari masyarakat setempat. Pemekaran provinsi dianggap tak akan menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di Papua.

Kota-kota besar di dunia terancam kekeringan. Kelangkaan air terjadi di Santa Cruz di California, AS; Sao Paulo, Brasil; hingga Cape Town, Afrika Selatan. Kota-kota di Indonesia tidak terkecuali.

Kartun karya M. Nasir (@idenasir)

Suami yang mencuri harta istrinya bisa dijerat secara hukum. Hal itu masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga. 

Kita memang layak pesimistis terhadap pemerintahan Prabowo jika melihat langkah yang mengawali kerjanya ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?