Polisi mencokok Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, sepekan setelah konvoi anggota organisasi itu mendapat sorotan masyarakat. Polisi menuduh Baraja menyebarkan provokasi, kebencian, dan kabar bohong untuk menjelekkan pemerintah. Padahal anggota jaringan Khilafatul Muslimin sudah rutin menggelar konvoi sejak empat tahun lalu. Yayasan dengan nama yang sama pun mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM sejak 2014. Bahkan sayap pendidikan mereka di 18 wilayah sudah menerapkan kurikulum berbasis khilafah sejak 2006. Penangkapan Baraja, yang pernah keluar-masuk penjara karena kasus terorisme, dinilai tergesa-gesa.  

Polisi menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dianggap tergesa-gesa.

Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin menggunakan kurikulum berbasis khilafah sejak 2006. Aparat pemerintah ditengarai membiarkan organisasi ini leluasa beroperasi.

Membangun kota lestari harus dimulai dari perencanaan kota yang meniru sistem alam. Pohon menjadi unsur penting dalam mengantisipasi krisis iklim.

Ombudsman RI menyoroti lemahnya pemantauan terhadap pemanfaatan HGU lahan yang diberikan kepada perusahaan.

Komisi I DPR berencana memanggil Badan Intelijen Negara untuk meminta penjelasan ihwal dugaan belanja amunisi mortir M72 dari Serbia. Bisa dijerat Undang-Undang Darurat.

Angka positivity rate di Tanah Air berada di bawah 3 persen.

Melalui Strategi Integrasi, Ekspansi, Digitalisasi dan Koordinasi. #InfoTempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?