Pemerintah kembali mengubah tata niaga sawit demi menjamin pasokan minyak goreng. Wajib pasok minyak sawit untuk kebutuhan domestik ditambah, sanksi bagi pelanggar diperketat. Seretnya pasokan dan tingginya harga minyak goreng tak kunjung mereda.

Pemerintah menaikkan batas DMO untuk minyak sawit demi menjamin pasokan minyak goreng murah. Semakin ketatnya DMO bisa menyebabkan blunder, karena memicu kenaikan harga minyak sawit di pasar global.

Kebijakan tambal sulam untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng terbukti gagal. Pemerintah malah menyalahkan masyarakat.

Tjandra Yoga Aditama, guru besar FKUI, membahas bagaimana status pandemi dan endemi diputuskan serta apa saja indikator negara untuk mengatakan Covid-19 sudah terkendali.

OJK tengah merancang aturan baru yang memungkinkan perbankan mengakuisisi perusahaan fintech. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang dimiliki fintech, bank bisa memperluas layanannya ke sektor ultra-mikro dan mikro.   

Pemerintah Jakarta secara bertahap mengganti transportasi umum berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik.

DPR dan pemerintah belum juga merampungkan pembahasan anggaran KPU untuk Pemilu 2024. Padahal dimulainya tahapan pemilu tinggal tiga bulan lagi.

Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat menerima vaksinasi lengkap.

Total produksi cabai besar pada Maret mencapai 111.669 ton dengan kebutuhan sebanyak 92.040 ton.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?