Rencana pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung, yang ditargetkan pada Desember 2022, kembali molor menjadi Juni 2023. Selain terbelit persoalan dana, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kesulitan menyelesaikan pembangunan 3 dari 13 terowongan karena tanahnya berisiko longsor. Angka pembengkakan biaya menunggu kalkulasi BPKP.

Target pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung kembali tertunda. Kali ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengundurkan target pengoperasian dari semula Desember 2022 menjadi Juni 2023. 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Prosesnya tak transparan dan minim partisipasi publik.

Abustan, dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, menguji konstitusionalitas dan rasionalitas ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Mengingkari kedaulatan rakyat.

Kebijakan insentif PPnBM mobil baru dilanjutkan pada tahun ini.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diminta mendampingi proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari Aetra dan Palyja ke Perumda PAM Jaya. Kejaksaan juga diminta membantu dalam penegakan hukum pencurian air bersih dan penegakan larangan penggunaan air tanah. 

Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) bersama pemerintah secara maraton menggelar rapat membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Dianggap minim partisipasi publik.

Masyarakat diminta mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah serta aktivitas berkumpul.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?