Pemerintah mengklaim telah berupaya membendung pembentukan perusahaan cangkang demi mencegah penghindaran pajak atau aktivitas gelap lainnya. Namun kalangan pemerhati pajak menilai pemerintah tak serius mengusut motif pendirian dan transaksi perusahaan cangkang di negeri suaka pajak. Buktinya, tak ada tindak lanjut terhadap sejumlah pejabat yang terungkap memiliki perusahaan di atas kertas tersebut. Terakhir, Pandora Papers—kolaborasi liputan media internasional, termasuk Tempo—membuka perusahaan cangkang milik Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dokumen Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Jokowi termasuk di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang.  

TERUNGKAPNYA dua anggota kabinet Presiden Joko Widodo pernah membuka perusahaan cangkang di negara surga pajak mesti ditelusuri aparat penegak hukum. Menjadi momentum untuk mengusut indikasi tindakan melawan hukum.

Dua dekade berdiri, konflik internal terus mendera Partai Demokrat. Perlu kepiawaian dalam mengelola faksionalisme.

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) tak kunjung diteken. Rencana perdagangan karbon bisa terhambat.

Pemerintah DKI Jakarta bersiap menghadapi banjir menjelang musim hujan. Pekerjaan rumah DKI semakin bertambah lantaran masih banyak warga di wilayah rentan banjir yang belum divaksin. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan bisa menyusun skenario tanggap darurat banjir dengan protokol kesehatan ketat.

Koalisi Bersihkan Indonesia meminta polisi menghentikan penyelidikan laporan Luhut Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Diskusi hasil riset sejatinya tidak bisa dipidanakan.

Pembentukan satuan tugas karena isu perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang menjadi perhatian global dan nasional.

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?