Sejumlah pejabat di Istana Negara ditengarai menuduh 56 pegawai KPK sebagai garong dan anti-Pancasila. Narasi tersebut yang membuat Presiden Jokowi membiarkan pemecatan 56 pegawai tersebut.

Ombudsman mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo perihal nasib pegawai KPK. Permohonan Ombudsman dan Komnas HAM untuk beraudiensi dengan Jokowi tak kunjung terwujud. 

Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. 

Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. 

Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk bekerja di BUMN. Ucapan itu sejalan dengan munculnya tawaran kepada 57 pegawai yang tak lulus tes, tapi mereka diminta mundur lebih dulu.

Berbagai kalangan mendukung penguatan Citilink Indonesia. Maskapai berbiaya rendah itu disiapkan sebagai bantalan bagi Garuda Indonesia yang kian lesu darah.